Home » News » Info CPNS 2014 : Pemerintah Tidak Akan Menerima Perokok

Info CPNS 2014 : Pemerintah Tidak Akan Menerima Perokok



Jakarta – Pemerintah tidak akan menerima perokok yang melamar menjadi Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS). Kebijakan ini diambil pemerintah untuk menekan jumlah angka perokok di Indonesia. Kebijakan ini pertama diusung oleh MenKes Nafsiah Mboi, yang disambut baik oleh panitia penerimaan CPNS.

Mentri Kesehatan Nafsiah Mboi

Mentri Kesehatan Nafsiah Mboi

Komitmen masyarakat Indonesia untuk tidak merokok dianggap Nafsiah masih sangat lemah. Langkah langkah extrem telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka perokok terutama di kalangan anak muda, seperti kebijakan mengharuskan produsen rokok untuk mencantumkan gambar seram pada bungkus produknya.

Langkah ini tampaknya tidak berdampak banyak terhadap perokok, karena seperti yang diketahui dari data pemerintah tahun 2013 sebanyak 18,3% warga Indonesia berusia 15-19 tahun adalah perokok aktif.  Dari fakta inilah pemerintah merasa harus menetapkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat.

Dalam penjelasannya kepada pers Rabu (20/08/2014) Nafsiah Mboi mengusulkan kebijakan ini lantaran dirinya merasa gemas, malu dan prihatin karena banyak pegawai dibawah departemen kesehatan yang ia pimpin ternyata adalah perokok. Ini sangat bertentangan dengan kampanye anti rokok yang digembar gemborkan oleh departemen ini.

Baca Juga:
Loker CPNS 2014: Jogja Membutuhkan 74 Formasi CPNS
Info CPNS 2014: Pemerintah Pastikan Kemampuan Website Pendaftaran Aman
Lowongan CPNS 2014: Inilah Formasi untuk Lulusan SMA
Formasi CPNS DKI 2014: Tersedia 133 Lowongan Tahun Ini
Penerimaan CPNS 2014: Lulusan STAN 2013/2014 Sudah Dapat Mendaftar Lowongan CPNS Kemenkeu
Cara Pendaftaran CPNS 2014 Online di panselnas.menpan.go.id

Rencana penerapan usul menolak lamaran CPNS perokok dari Kemenkes ini akan diterapkan di lingkungan departemennya dulu, dan nantinya diharapkan diterapkan juga di departemen departemen pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan tenaga medis.

Nifsiah juga menambahkan bahwa pihaknya juga memikirkan potensi bangkrutnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk membayarkan klaim biaya pengobatan masyarakat Indonesia yang penyakitnya disebabkan oleh kebiasaan buruk merokok. Menurutnya banyak kasus stroke di usia 30 -40 tahun dan penyakit non menular akibat konsumsi rokok yang menyedot dana asuransi massal dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) tersebut. (Deni Suroyo – SisiDunia.com)