Home » Tag Archives: Mendagri

Tag Archives: Mendagri

PNS Yang Aktif di HTI Diperingatkan Mendagri

PNS Yang Aktif di HTI Diperingatkan Mendagri

Jakarta – Organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi dibubarkan oleh Pemerintah. Menyikapi pembubaran ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif di HTI untuk mengundurkan diri. Tjahjo lantas mengaku sudah meminta kepala daerah untuk menyusuri jajaran PNS yang berada di wilayahnya dan aktif di HTI, baik sebagai anggota ataupun hanya sekedar ...

Read More »

Penjelasan Mandagri Mengenai Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat

Penjelasan Mandagri Mengenai Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan bahwa dana parpol dana naik 10 kali lipat, dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 untuk setiap perolehan suara saat Pemilu. Hal ini sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Itu kan yang menentukan Rp 1000 Kemenkeu. Jadi langsung dikasih surat dari Kemenkeu ke Mendagri untuk persetujuannya jadi Rp 1.000,” ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan ...

Read More »

Pembubaran HTI Tinggal Menunggu Waktu

Pembubaran HTI Tinggal Menunggu Waktu

Jakarta –  Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, telah mematangkan proses persiapan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI). Diketahui, upaya pembubaran HTI itu ditempuh pemerintah melalui jalur peradilan. Namun, sempat ada wacana pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membubarkan HTI. “Persiapan sudah matang. Tinggal menanti hari-H. Nanti pak Menko Polhukam (Wiranto) mengumumkan,” kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam ...

Read More »

Mendagri Pastikan Tak Akan Menghentikan Proyek E-KTP

Mendagri Pastikan Tak Akan Menghentikan Proyek E-KTP

Jakarta – Meski proses penganggaran dan pengadannya bersamalah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tetap berlanjut. Tjahjo menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang menangani kasus e-KTP, namun proses perekaman data kependudukan tetap berjalan. ”Tidak menjadi kendala Kemendagri,” ujar Tjahjo saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2017). Baca juga : Antar Pacar Dini Hari, Pemuda Ini Berurusan ...

Read More »

Mendagri Pastikan PIlkada 2017 Akan Tetap Sesuai Jadwal

Mendagri Pastikan PIlkada 2017 Akan Tetap Sesuai Jadwal

Jakarta – Terkait dengan wacana diundurnya tanggal pemungutan suara dalam Pilkada 2017 mendatang, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pun angkat bicara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diyakininya sudah memperhitungkan penetapan tanggal 15 Februari 2017 sebagai waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Tjahjo tidak sependapat terkait wacana diundurnya hari pemungutan suara. “Bagi kami KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tidak ...

Read More »

Menteri Tjahjo Tepis Tudingan Cabut Perda Bernuansa Syariat Islam

Menteri Tjahjo Tepis Tudingan Cabut Perda Bernuansa Syariat Islam

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan perda yang tergolong dalam deregulasi 3.143 yang akan dihapus hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan. Tidak ada Perda yang bernuansa Syariat Islam yang akan dicabut.

Read More »

Berita Terkini : Mendagri Usulkan Hukuman Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

Berita Terkini : Mendagri Usulkan Hukuman Maksimal Bagi Pengedar Narkoba

Jakarta – Sampai saat ini belum ada kepastian dari aparat penegak hukum terkait dengan eksekusi mati terharap narapidana narkoba gelombang ketiga. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pun menegaskan bahwa kasus narkoba tetap menjadi momok terbesar yang dihadapi bangsa ini. “Narkoba itu ancaman terbesar, kalau saya pribadi jangan takut dengan HAM. HAM itu apa?” katanya usai bertatap muka dengan jajaran Camat ...

Read More »

Rustam Effendi Tidak Bisa Mundur Begitu Saja Menurut Mendagri

Rustam Effendi Tidak Bisa Mundur Begitu Saja Menurut Mendagri

Jakarta – Terkait pemberitaan Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi, yang menyatakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, meskipun tidak ada perseteruan yang terjadi antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama, alias Ahok dengan Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi. Secara hukum tindakan tersebut harus melalui berbagai tahapan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga pihaknya tidak ...

Read More »

Perppu PIlkada, Mendagri: Tidak Mungkin DPR Akan Mempermalukan SBY

Perppu PIlkada, Mendagri: Tidak Mungkin DPR Akan Mempermalukan SBY

Jakarta – Tidak lama lagi sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, bahwa DPR akan membahas mengenai Perppu Pilkada. Yang akan dilangsungkan pada Januari 2015 nanti, Mendagri Tjahjo Kumolo mempunyai kepercayaan bahwa pastinya nanti Perppu akan disahkan dan akan menjadi Undang-Undang. “Saya sangat yakin lah, tidak mungkin DPR tidak berpikir dahulu. DPR juga tidak akan mungkin membuat Pak SBY malu, sebab sudah ...

Read More »

DPR Perlu Penjelasan Mendagri Terkait Kebijakan Kontroversialnya

DPR Perlu Penjelasan Mendagri Terkait Kebijakan Kontroversialnya

Jakarta – Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa waktu sebelumnya sempat mengeluarkan sejumlah kebijakan yang dianggap kontroversial. Dan mengenai hal itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat merasa perlu untuk meminta penjelasan secara lebih lanjut dari Menteri terkait. Riza Patria selaku Wakil Ketua DPR RI dalam keterangannya berujar, Jakarta, Selasa (25/11/2014), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sejatinya dijadwalkan hadir pada ...

Read More »

Ternyata Presiden Tidak Pernah Setuju UU Pilkada, Lalu Bagaimana Dengan Hadirnya Mendagri Saat Paripurna?

Ternyata Presiden Tidak Pernah Setuju UU Pilkada, Lalu Bagaimana Dengan Hadirnya Mendagri Saat Paripurna?

Jakarta – Presiden SBY rupanya tidak tinggal diam begitu saja, dengan UU Pilkada. Beliau telah meminta kepada Wamenkum Denny Indrayana yang juga sebagai guru besar UGM, untuk mendalami pasal 20 ayat 2 UUD 1945 mengenai UU Pilkada. Disini Presiden SBY juga menyampaikan, bahwa dirinya tidak pernah menyetujui atas UU itu. Oleh sebab itu Presiden SBY akan menggunakan UUD 1945 pasal ...

Read More »