Home » News » Revitalisasi Pendidikan Untuk Membangun Pendidikan Bervisi Kerakyatan Agar Mampu Diakses Semua Kalangan Kelas Masyarakat

Revitalisasi Pendidikan Untuk Membangun Pendidikan Bervisi Kerakyatan Agar Mampu Diakses Semua Kalangan Kelas Masyarakat



Jakarta – Memperingati Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) beberapa kalangan memperingati hari ini dengan upacara bendera dan hanya sebatas seremonial. “Kami disini dari beberapa organisasi kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Surabaya (AMS) tidak hanya memperingati hari ini dengan seremonial semata, dikarenakan terkait sektor pendidikan nasional hari ini sedang tidak baik-baik saja,” kata Donny Dwi Kartika Putra selaku Ketua Cabang GmnI Kota Surabaya dari mahasiswa Universitas Airlangga tersebut.

Revitalisasi Pendidikan Untuk Membangun Pendidikan Bervisi Kerakyatan Agar Mampu Diakses Semua Kalangan Kelas Masyarakat

Revitalisasi Pendidikan Untuk Membangun Pendidikan Bervisi Kerakyatan Agar Mampu Diakses Semua Kalangan Kelas Masyarakat

Bermula dari terikatnya Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994, negeri ini mau dan tidak mau harus mengikuti dalam Perjanjian GATS (General Agreement on Trade in Service). dan isi perjanjian tersebut meliberalisasikan 12 sektor jasa yang salah satunya ialah pendidikan. Dari sejarah itulah negara saat ini membentuk kerangka peraturan pendidikan yang kian jauh dari pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Dari sejarah tersebut membuat pendidikan sampai detik ini, pelajar hanya dijadikan komoditas oleh pemerintahan hari ini. Maka dari itu aksi Aliansi Mahasiswa Surabaya (AMS) dengan membawa seruan “wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan.”

Baca juga : Viral, Video Pria Sapu Uang Rp 50 Ribuan Yang Berserakan di Lantai

Kata Donny, “ dengan dikeluarkannya UU no.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan PP no.58 tahun 2013 ini makin menjadikan para pemodal ataupun korporasi menanamkan investasinya kedalam kampus. Yang jadi suatu permaslahan ialah peraturan meristekdikti no.22 tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini menjadikan bahwasannya hari ini pendidikan masih sulit untuk diakses oleh kelas menengah kebawah. Apalagi transparansi publik terkait baik anggaran pendidikan 20% APBN dan 20% APBD dikemanakan oleh pihak kampus atau PTN atau PTS hari ini ataupun oleh pemerintah saat ini.”

Maka dari itu kami dari GMNI KOTA SURABAYA, LAMRI SURABAYA, SMI SURABAYA, DAKMU “VETERAN” JATIM, KAMUS PR yang tergabung pada AMS (Aliansi Mahasiswa Surabaya) menuntut kepada pemerintah baik KEMENDIKBUD ataupun KEMENRISTEKDIKTI khususnya untuk menuntut “cabut UU no.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, cabut UU no.12 tahun 2012 tentang DIKTI, tolak perjanjian GATS (perjanjian liberalisasi 12 sektor jasa termasuk Pendidikan disana), wujudkan demokratisasi kampus, wujudkan pendidikan gratis,” tutup Donny aktivis GMNI tesebut.

(Png – sisidunia.com)