Home » News » Perpu TKA Semakin Mempersempit Lapangan Pekerjaan Bagi Rakyat Pribumi

Perpu TKA Semakin Mempersempit Lapangan Pekerjaan Bagi Rakyat Pribumi



Jakarta – Hari ini, 1 Mei 2018 merupakan 100 tahun momentum bagi gerakan kaum buruh di negeri ini dan juga 20 tahun reformasi, tak kunjung rezim membenahi sistem terkait kesejahteraan buruh. Menurut ketua cabang GMNI Surabaya Donny Dwi kartika putra “Memang benar setiap tahunnya upah kaum buruh itu naik, namun itu juga dibarengi dengan naiknya pajak, kebutuhan pokok, dan pendidikan yang kian negara melepaskan tanggungjawabnya.”

Perpu TKA Semakin Mempersempit Lapangan Pekerjaan Bagi Rakyat Pribumi

Demo Buruh

Dengan dikeluarkan PP no.78 tahun 2015 bukan meredahnya politik upah murah malah hanya berganti baju semata para pemodal dengan rezim kali ini. Karena upah naik karena kedepannya bakal dibarengi dengan naiknya kebutuhan sehari-hari ini. Tak hanya itu PP pengupahan ini menjadi suatu formula baru bagi rezim Jokowi-Jk untuk menghitung kenaikan upah, mekanisme pengupahan akibatnya diserahkan pada mekanisme pasar, dan menghilangkan posisi tawar serikat atau organisasi buruh itu sendiri dalam menentukan kenaikan upah layak. Tutur Donny.

Baca juga : Jutawan Ini Awalnya Hanya Seorang Pelayan di Restoran Cepat Saji

Kata Donny, sedangkan Outsourcing, buruh kontrak, PHK sampai saat ini masih menjadi momok yang menghantui kedepan kaum tenaga kerja pribumi ini. Dimana anak juga buruh masih juga kesulitan dalam mengakses pendidikan sampai perguruan tinggi sekalipun. Ini menjadi tugas-tugas rezim kali ini untuk mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kesejahteraan buruh di Indonesia.

Perpu TKA Semakin Mempersempit Lapangan Pekerjaan Bagi Rakyat Pribumi

Demo Buruh

Terkait polemik PP tentang pengupahan belum kelar, pemerintahan kali ini malah mengeluarkan PP no.20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing. Ini makin menjadikan suatu polemik di masyarakat khususnya kaum buruh itu sendiri. Dengan dalih membuka perluasan investasi namun persoalan ataupun pertanyaan yang kemudia bakal muncul ditengah masyarakat ialah mempersempitnya lapangan pekerjaan bagi rakyat pribumi itu sendiri.

“Maka dari itu kami terus memonitoring bagaimana PP tentang tenaga kerja asing ini dimplementasikan ditengah masyarakat. Jika memang problematika terjadi kedepannya maka kami bersama kader-kader GMNI cabang Kota Surabaya beserta organisasi mahasiswa lainnya dan organisasi buruh siap untuk memperjuangkan,” tutup Donny.

(Png – sisidunia.com)