Home » News » Mahasiswa UNESA Lakukan Serangkaian Pemira

Mahasiswa UNESA Lakukan Serangkaian Pemira



Surabaya – Jika bicara tentang mahasiswa memang tak ada habisnya, termasuk demokrasi. Salah satu aktivitas demokrasi mahasiswa ialah dengan melakukan pemilihan umum raya(pemira) mulai di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas. Dari pemilihan legislatif hingga eksekutif. Kali ini Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sedang melakukan serangkaian pemira. Dalam melaksanakan pemira sendiri terdapat beberapa unsur, diantaranya KPU, Panwas dan masih banyak lainnya.

Mahasiswa UNESA Lakukan Serangkaian Pemira

Segerombolan mahasiswa UNESA

Dalam pelaksanaannya, pemira universitas di Unesa dimulai dengan open recruitmen Komisi Pemilihan Umum(KPU) dan juga Panitia Pengawas Pemilu(Panwaslu). Kemudian pelantikan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2018. Dengan itu, KPU dan Panwas harus sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang dibuat oleh MPM. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa hal yang mengindikasikan kesalahan ataupun kekurangan yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara pemira dan Panwaslu sebagai tim pengawas pemira, ini juga terdapat berbagai ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan apa yang dilakukan oleh keduanya.

Seperti yang dijelaskan di atas, KPU dan panwas sejak awal dilantik hingga saat ini memiliki banyak kecacatan dalam menjalankan tugas. Hal ini berdampak juga pada kecatatan demokrasi mahasiswa. Kecacatan tersebut diantaranya :

Kecacatan yang pertama ialah mengenai sosialisasi. KPU yang seharusnya melakukan sosialisasi pemira maksimal h+7 setelah pelantikan yaitu tanggal 19 Februari 2018. Namun pada kenyataannya, KPU baru mensosialisasikannya pada 6 Maret 2018 dimana sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, sosialisasi ini juga dilakukan dengan tidak menyeluruh, karena hanya melalui sosial media instagram. Ini sangat tidak benar karena tidak semua mahasiswa dapat mengakses internet. Seharusnya, apabila KPU tidak bisa mensosialisasikannya, dapat melalui pihak representatif di faultas yaitu BEM Fakultas dan DPM agar dapat membantu perihal sosialisasi tersebut. Melihat kesalahan yang demikian ini, panwas diam saja dan tidak bertindak apapun.

Yang kedua adalah penetapan beberapa tanggal yang tidak relevan. Sosialisasi pemira sendiri dilakukan pada 6-11 maret 2018, sedangkan pendaftaran pada 8-12 Maret. Dari tanggal tersebut jelas terjadi “tabrakan” diantara keduanya, karena masa sosialisasi dan pendaftaran yang mepet. Seharusnya sosialisasi dilakukan jauh sebelum pendaftaran agar para kandidat bisa mepersiapkan persyaratan yang cukup sulit. Persyaratan tersebut diantaranya, untuk MPM mengumpulkan 1% dari fakultas asal, sedangkan untuk pasangan calon BEM universitas juga 1% per fakultas dan jumlahnya sekitar 231 per fakultas. Untuk paslon BEM universitas sendiri juga daapat dinyatakan lolos administrasi apabila mendapat rekomendasi dari minimal 1 calon MPM perfakultas, sehingga setidaknya harus mengantongi 7 rekomendasi. Persyaratan ini jelas irasional karena tidak adanya sosialisasi yang jelas, juga hanya menguntungkan beberapa pihak dan berimbas pada beberapa calon dan pihak lainnya.

Selanjutnya kesalahan dilakukan oleh KPU ialah mengenai konsistensi dan sikap. KPU sering melanggar ketetapan yang sudah ditetapkan sendiri. Seperti melanggar jam kerja yang telah dibuat sendiri. Sejak dilantik tangal 19 Februari 2018 hingga hari-hari berikutnya buka pukul 2 siang hingga 8 malam. Namun tiba-tiba diganti menjadi pukul 12 siang hingga 8 malam. Kedua jam kerja diatas sama-sama tidak ada dalam SK. Namun tanggal 13 Maret 2018 muncul SK yang menerangkan bahwa jam kerja KPU pukul 12 siang hingga 8 malam. Itu artinya pada tanggal 19 Februari-13 Maret KPU bekerja secara ilegal. Kesalahan KPU yang lain juga dalam hal pelayanan. KPU mengusir pendaftar/pihak lain yang berurusan dengan KPU ketika pukul 8 malam meskipun urusan belum selesai, alasannya sidang pleno dan lain-lain. Padahal seharusnya KPU demokratis dan terbuka kepada seluruh pihak yang mensukseskan pemira. KPU juga tak membuka kritik&gugatan, penjelasannya pun tidak konkrit. KPU juga membuat keputusan diatas jam 8 malam(diluar jam kerja) yang jelas-jelas tidak ada di SK manapun. Seharusnya dalam melaksanakan tugas, KPU berpeedoman pada SK KPUR, SK Panwaslu, UU Pemira Ormawa Unesa 2018, dan UU Rema Unesa 2015. Diduga KPU tidak paham legal drafting yang disusun oleh MPM. Ini jelas tindakan yang melanggar konstitusi.

Selain KPU, panwas juga melakukan beberapa kesalahan, seperti tidak tegas dalam bertindak kepada KPU saat melakukan kesalahan. Panwas sendiri tidak pernah memberikan surat peringatan. Padahal dalam kode etik yang ditetapkan KPU sendiri apabila KPU melakukan kesalahan seharusnya diberi sanksi yaitu teguran lisan, SP 1, SP2, dan SP 3. Namun panwaslu tidak mengindahkan kode etik tersebut, dan malah membuat aturan sendiri yaitu memberikan saran perbaikan, teguran lisan, baru SP. Sedangkan di saran perbaikan sendiri tidak ada batasan yang jelas. Panwas juga membiarkan beberapa kesalahan KPU seperti jam kerja yang tidak teratur, juga tentang pembuatan SK penutupan pendaftaran yang seharusnya dilakukan 13 Maret namun malah dibuat 14 Maret. Ini mengindikasikan bahwa terjadi kecacatan di dalamnya. Serta untuk kesalahan KPU lainnya, panwas masih saja berdiam diri.

Dan yang paling parah lagi adalah ketika KPUR-U mampu meloloskan salah satu kandidat yang memiliki IPK kurang dari 3,00. Padahal sesuai UU pemira pasal 28 huruf (d) syarat ketua dan wakil ketua “IPK minimal 3,00” dan salah satu calon hanya memiliki IPK 2,80. Maka dari itu perlu dari itu kami menanyakan kembali independensi KPUR-U dan PANWAS-U di pemira tahun ini. Maka dari itu kami Aliansi Mahasiswa Unesa – Pro Demokrasi menggugat dan perlu merivisi kembali KPUR-U dan PANWAS-U. Dan secara substansi perlu menanyakan kembali netralitas Wakil Rektor 3 dan Rektor UNESA terkait penyelenggaraan pemira Universitas Negeri Surabaya tahun ini karena melanggar UU nomor 5 tahun 2014 pasal 2 huruf (f) terkait netralitas seorang Aparatur Sipil Negara.

Setelah mengevaluasi beberapa kesalahan dari KPU dan panwas, maka dengan ini beberapa kelompok mahasiswa menyuarakan beberapa tntutan diantaranya :

1. Membuka lagi pendaftaran BEM universitas dengan persyaratan dan tindakan yang penuh rasionalitas.

2. KPUR dan Panwaslu melakukan tugasnya sesuai SK yang berlaku yaitu SK KPUR, SK Panwaslu, UU Pemira Ormawa Unesa 2018, dan UU Rema 2015.

3. Melaksanakan segala tindakan sesuai dengan Permendikbud 155/98 yang garis besarnya dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

4. Menjunjung tinggi profesionalitas dalam bertugas.

(Png – sisidunia.com)