Home » News » Netizen Pergunjingkan Rapor Merah Untuk Pemkab Lumajang

Netizen Pergunjingkan Rapor Merah Untuk Pemkab Lumajang



Lumajang – Surat ombudsmen yang berisi rapor merah untuk Pemerintah Kabupaten Lumajang banyak beredar di media sosial (medsos). Bahkan, sudah menjadi viral. Oleh warganet Lumajang, rapor merah itu jadi bahan pergunjingan hangat.

Netizen Pergunjingkan Rapor Merah Untuk Pemkab Lumajang

Netizen Pergunjingkan Rapor Merah Untuk Pemkab Lumajang

Disebutkan bahwa produk layanan administrasi Kabupaten Lumajang sepanjang 2017 berada dalam zona merah, dalam surat bertanggal 20 November 2017 itu. Kriteria zona merah itu menyusul nilai rapor yang diberikan ombudsmen sepanjang satu tahun itu yang hanya 22,04 saja. Nilai itu merupakan akumulasi bagi sebanyak 57 produk layanan publik.

Kategori zona merah berlaku untuk rentang nilai 0 hingga 50, menurut surat yang beredar. Zona merah memiliki arti rendahnya kepatuhan pemerintah daerah terhadap implementasi standar pelayanan publik. Banyak proses dan prosedur yang tidak jelas, ketidakpastian jangka waktu pelayanan. Khususnya ketidakpastian hukum perizinan investasi.

Kategori di atasnya, zona kuning, berlaku untuk rentang nilai 51 hingga 80, yang berarti memiliki tingkat kepatuhan sedang. Di atasnya lagi, zona hijau, dengan rentang nilai 81-100, yang artinya memiliki tingkat kepatuhan tinggi.

Baca juga : Tren Dandanan Kepala Mengambang Yang Kini Hits di Sosmed

Pemerintah Kabupaten Lumajang malah belum bisa mengklarifikasi, terkait benar tidaknya surat yang telah begitu viral ini. Eksekutif tidak mengiyakan, sekaligus tidak menampik.

Pelaksanan Tugas (Plt) Bupati Lumajang, Buntaran Suprianto saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Semeru, Rabu (28/2) menjawab, dirinya belum menerima surat tersebut. Tapi bukan berarti surat itu tidak ada. ”Saya belum menerima surat itu. Sehingga, belum bisa memastikan,” ucapnya.

Bisa jadi, kata dia, surat ombudsmen itu benar ada tapi belum sampai kepada dirinya. Dia menjanjikan dalam dua hari ke depan akan memberi jawaban ihwal kebenaran surat bernada sumbang itu.

(Png – sisidunia.com)