Home » News » Teknologi Rudal Milik Korut Berasal Dari Kedubes Jerman

Teknologi Rudal Milik Korut Berasal Dari Kedubes Jerman



Jakarta – Kepala Badan Intelijen Jerman, Hans-Georg Maassen, menyebut peralatan dan teknologi untuk program nuklir serta rudal balistik yang didapat Korea Utara berasal dari kedutaan besar mereka yang berada di Berlin. Hal tersebut didasarkan pada maraknya aktivitas pengadaan barang di Kedutaan Besar (Kedubes) Korea Utara di Berlin.

Teknologi RUdal Milik Korut Berasal Dari Kedubes Jerman

Rudal balistik Korut

“Kami telah mencatat banyak sekali aktivitas pengadaan barang yang berasal dari kedutaan. Dari sudut pandang kami, barang-barang itu untuk program rudal dan juga beberapa untuk program nuklir,” ujar Hans-Georg Maassen dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi, seperti yang dikutip The Guardian, Minggu (4/2/2018).

Baca juga : Polisi Mendapat Tunjangan Khusus Jika Bertugas di Wilayah Kecil Atau Perbatasan

Edisi lengkap wawancara itu akan ditayangkan oleh stasiun televisi ARD pada Senin 5 Februari. Akan tetapi, nukilan wawancara sudah dirilis sejak Sabtu 3 Februari. Meski kegunaan sebenarnya dari teknologi itu tidak disebut secara rinci, Maassen menduga barang tersebut digunakan untuk kepentingan militer dan sipil.

“Ketika kita melihat benda-benda semacam itu, kita akan menghentikannya. Akan tetapi, kita tidak dapat memberi jaminan mengungkap serta menggagalkan setiap percobaan,” sambung Hans-Georg Maassen.

Badan Intelijen Jerman (BfV) mengumpulkan bukti-bukti tersebut dari pengadaan barang teknologi pada 2016 dan 2017. BfV mengungkapkan, pada 2014 seorang diplomat Korea Utara berupaya memperoleh peralatan yang digunakan dalam pengembangan senjata kimia dari Jerman.

Klaim dari BfV itu muncul hampir bersamaan dengan laporan dari komite pengawasan Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa Korea Utara melanggar sejumlah sanksi resolusi. Pyongyang dituduh melanggar larangan impor sejumlah komoditas hingga mampu meraup dana USD200 juta.

Seperti yang diketahui, Korea Utara dijatuhi sanksi resolusi Dewan Keamanan PBB pada September 2017. Negeri serba tertutup itu dilarang mengeskpor sejumlah komoditas utama yang menyumbang pendapatan negara seperti batu bara, biji besi, timah, tekstil, dan makanan laut, serta pembatasan impor minyak mentah.

(Png – sisidunia.com)