Home » News » KPK Periksa Agung Laksono Sebagai Saksi Meringankan Fredrich Yunadi

KPK Periksa Agung Laksono Sebagai Saksi Meringankan Fredrich Yunadi



Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono hari ini sebagai saksi yang meringankan untuk Fredrich Yunadi, tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

KPK Periksa Agung Laksono Sebagai Saksi MEringankan Fredrich Yunadi

Agung Laksono

Fredrich yang juga sebagai pengacara Setya Novanto mengajukan nama Agung Laksono ke KPK sebagai saksi yang meringankannya.

Baca juga : Ancam Jokowi Lewat Twitter, Pemilik Akun Ini Diburu Polisi

“Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FY. Tersangka menurut KUHAP berhak mengajukan saksi meringankan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan Agung Laksono, Kamis (18/1/2018).

‎Agung sendiri telah datang memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi yang meringankan Fredrich Yunadi sekira pada pukul 10.00 WIB. Dia datang dengan mengenakan kemeja batik kuning lengan pendek dan celana panjang hitan didampingi sejumlah ajudannya.

‎Agung mengakui bahwa dirinya akan diklarifiasi oleh penyidik terkait kedatangannya di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, beberapa waktu lalu. Kedatangan Agung Laksono ke RS Permata Hijau tersebut yakni untuk menjenguk Setya Novanto setelah mobil yang ditumpanginya menabrak tiang listrik.

“(Diperiksa) terkait soal kunjungan saya ke rumah saksi saat besuk Pak Novanto beberapa waktu yang lalu,” singkat Agung sebelum memasuki ruang sterilisasi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Fredrich Yunadi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Dokter Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta, Bimanesh Sutarjo. Keduanya ditetapkan tersangka terkait dugaan menghalangi proses penyidikan perkara korupsi e-KTP, dengan tersangka Setnov.

Diduga, ada skenario jahat yang dilakukan oleh Fredrich Yunadi dan Dokter Bimanesh untuk mengamankan Setnov pada saat mantan Ketua DPR RI tersebut menjadi buronan KPK atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeretnya.

Fredrich dan Bimaesh dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(Png – sisidunia.com)