Home » News » Hina Presiden dan Kopolri, Pemuda Asal Medan Dituntut 2 Tahun

Hina Presiden dan Kopolri, Pemuda Asal Medan Dituntut 2 Tahun



Medan – Terdakwa kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah dituntut hukuman penjara selama dua tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Medan.

Hina Presiden dan Kopolri, Pemuda Asal Medan Dituntut 2 Tahun

Hina Presiden dan Kopolri, Pemuda Asal Medan Dituntut 2 Tahun

Pembacaan tuntutan terhadap Farhan dilakukan oleh JPU Raskita JF Surbakti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (3/1/2018) siang.

Baca juga : Seorang Menantu Siram Kopi Panas ke Mertuanya

Jaksa menyebutkan, perbuatan terdakwa menghina Presiden dan Kapolri melalui postingannya di situs jejaring sosial Facebook, melanggar Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

“Meminta agar majelis hakim yang menangani perkara ini menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dipotong masa tahanan terdakwa,” ujar JPU Raskita dihadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Setyo Wibowo.

Kasus ini awalnya mencuat saat postinga Farhan di media sosial mendapatkan tanggapan serius dari seorang anggota polisi. Dengan melihat postingan Farhan yang menghina Presiden Jokowi dan Kapolri, petugas itu lalu melaporkan itu ke Mapolrestabes Medan hingga dilakukanlah penyelidikan.

Hasilnya, Farhan pun dibekuk di rumah orang tuanya, Jalan Bono, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur pada 9 Agustus lalu. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan Farhan untuk menghina Presiden dan Kapolri.

Ketika diperiksa di Pengadilan, M. Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah mengaku nekad menghina pimpinan negara dan Polri itu lantaran kesal akan kebijakan pemerintah. Diantaranya masalah kenaikan harga pangan, juga tingginya angka pengangguran bahkan bahan pangan impor dari luar.

Majelis hakim kemudian menunda persidangan pada 10 Januari 2018 mendatang mendengarkan pembelaan (pledoi) terdakwa usai JPU membacakan nota tuntutan.

(Png – sisidunia.com)