Home » News » Aparat Temukan Pil Koplo Saat Razia Kos-kosan

Aparat Temukan Pil Koplo Saat Razia Kos-kosan



Sleman – Operasi penertiban izin pemondokan yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kecamatan Mlati malah mendapatkan 15 butir obat yang diduga pil koplo.

Aparat Temukan Pil Koplo Saat Razia Kos-kosan

Ilustrasi

Pil ini dibuang oleh sepasang suami istri yang menghuni sebuah kamar di kawasan Sinduadi Mlati, tepatnya timur Jembatan Jombor. Untungnya petugas kecamatan melihat saat pil dibuang melalui ventilasi kamar.

Baca juga : Video, Pria Ini Nekat Curi Motor Kurir Makanan

”Tadi saya lihat sendiri dibuang melalui ventilasi saat petugas mengecek. Saya langsung lari ke sisi belakang dan menemukan bungkusan yang berisi pil berwarna putih. Sempat ada yang nyangkut, saya gapai pakai tongkat akhirnya jatuh,” jelas petugas Kecamatan Mlati Darmawan kemarin (7/11/2017).

Dalam kamar berukuran sekitar 3×3 meter tersebut dihuni oleh sepasang suami istri berinisial DOS dan TS. Sang suami, DOS awalnya menyangkal petugas. Namun saat ditunjukan plastik berisi obat yang sempat dibuang, dirinya tidak bisa mengelak. Terlebih dalam kamar tersebut hanya ada mereka berdua.

”Saya tidak tahu, kalau istri saya tidak mungkin karena ventilasinya tinggi,” kilahnya.

Kapolsek Mlati Kompol Yugi Bayu bertindak tegas. Dia segera menghubungi jajarannya yang berada di Polsek Mlati. Pasutri tersebut digelandang ke kantor Polisi guna dimintai keterangan.

Yugi belum bisa memastikan jenis dari obat-obatan tersebut. Namun berdasar indikasi awal mengarah pada jenis pil koplo. Pemeriksaan awal juga disertai dengan tes urine. Setelahnya baru bisa diketahui jenis obat-obatan yang ditemukan saat razia pemondokan.

”Nanti tes urine, jika terbukti pil koplo dan terduga memang bersalah maka bisa dijerat UU kepemilikan obat-obatan terlarang. Acuannya Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu dalam razia kemarin, pemondokan milik salah satu pejabat struktural Pemkab Sleman ikut terdata. Pemondokan yang beralamatkan di Jalan Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati ini memiliki 38 kamar. Sayangnya pemondokan tersebut belum mengantongi izin.

”Melanggar Peraturan Daerah (Perda) Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan. Dikuatkan pula dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemondokan,” ujar Kasi Pemerintahan Pemerintah Kecamatan Mlati Sunardi di sela razia kemarin (7/11/2017).

Hal ini menjadi ironi, mengingat pejabat tersebut sempat menjabat sebagai penegak aturan baku Pemkab Sleman.

”Meski pejabat Pemkab tetap kami berlakukan sama dengan pemilik pondokan lainnya. Harusnya kalau kamar lebih dari 10 bisa menunjukkan surat perizinannya. Ini tidak bisa, kami beri waktu satu minggu untuk menunjukkan suratnya,” jelasnya.

Bangunan yang berada di pojok persimpangan jalan tersebut terdiri dari dua lantai. Disewakan bagi penghuni putri dengan biaya Rp 5 juta per tahun. Dari jumlah keseluruhan kamar, hanya 29 kamar yang terisi.

Pemilik pemondokan mendapat Surat Peringatan (SP) I. Jika memang tidak bisa menunjukkan izin maka disusul oleh SP II dan SP III. Dalam tahapan ketiga turut melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemkab Sleman guna penyidikan.

”Peran PPNS ini guna menyidik semua pemondokan yang melanggar aturan baku, tidak hanya di pemondokan ini saja (milik pejabat Sleman),” tegasnya.

Pemerintah Kecamatan Mlati turut menyoroti tentang perizinan bangunan. Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2015 setiap bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ada pula Perbup Nomor 21 Tahun 2017 tentang Juklak Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemanfaatan Ruang.

”Ada pula yang izinnya hanya IMB padahal pemanfaatannya sebagai pemondokan. Contoh di Dusun Pogung Baru ada 300 hunian, 50 persennya pemondokan. Dari jumlah tersebut hanya 20 persen pemondokan yang punya izin pemondokan,” ujarnya.

Sunardi berharap setiap pemilik pemondokan mengurus perizinan. Hal ini untuk menghindari pengemplangan objek pajak. Terutama pemondokan yang memiliki lebih dari 10 kamar. Besaran pajak berdasarkan aturan baku Pemkab Sleman adalah 10 persen.

Salah seorang pemilik indekos Saminah mengaku belum mengetahui adanya detail perda indekos. Meski begitu dia berjanji akan segera mengurus perizinan. (seph – sisidunia.com)