Home » News » Jokowi Mengaku Kerepotan Mengurus Izin Saat Menjadi Pengusaha

Jokowi Mengaku Kerepotan Mengurus Izin Saat Menjadi Pengusaha



Jakarta – Dalam Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAsUINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua, Bali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan pengalamannya saat menjadi pengusaha dirinya harus bolak-balik untuk mengurus perizinan.

Jokowi Mengaku Kerepotan Mengurus Izin Saat Menjadi Pengusaha

Jokowi Mengaku Kerepotan Mengurus Izin Saat Menjadi Pengusaha

Jokowi mengatakan jika mengurus 1 surat izin saja membutuhkan waktu sampai bebulan-bulan, bahkan tahunan. Prosesnya lama dan berbelit-belit.

“Semasa jadi pengusaha dulu, saya ingat benar bagaimana berurusan dengan proses perizinan, berurusan dengan notaris. Satu surat izin saja bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Bolak-balik ke kantor pemerintah selalu dijawab, ‘belum selesai, ditunggu saja’,” kata Jokowi seperti dikutip dari akun Facebook resminya, Sabtu (9/9/2017).

Baca juga : Foto, Luhut Uji Kesiapan Bandara Silangit dengan Jet Pribadi

Susahnya perizinan usaha di Indonesia benar-benar dirasakan Jokowi. Maka dari itulah, penyederhanaan perizinan adalah salah satu perhatian utamanya saat ia menjadi Presiden RI.

“Pengalaman sebagai pengusaha itu membuat saya jadi paham, pengurusan izin di Indonesia sukar dan berbelit-belit. Sejak awal pemerintahan, saya bersama jajaran pemerintah bertekad untuk membenahi persoalan ini,” tegasnya.

Jokowi mengajak semua pihak untuk bersama-sama melihat regulasi-regulasi mana yang mengganggu, yang bisa dihilangkan. “Regulasi yang ada saat ini sudah terlalu banyak. Terlalu banyak aturan. Saya suruh hitung ada 42.000 regulasi. Ada yang tumpang tindih, ada yang menghambat. Ada yang di pusat, di kementerian, dan di daerah,” ia menyebutkan.

Selain pemangkasan izin, Jokowi juga mendorong penggunaan sistem online untuk memudahkan masyarakat dan dunia usaha. Ke depan, semakin sedikit izin yang diurus secara manual.

“Ini pekerjaan besar yang harus dihadapi. Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dunia usaha, saya juga meminta diterapkannya teknologi informasi yang telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi,” tutupnya.

(Baharudin – sisidunia.com)