Home » News » Pemerintah Masih Pelajari Wacana Pembangunan Apartemen Untuk DPR

Pemerintah Masih Pelajari Wacana Pembangunan Apartemen Untuk DPR



Jakarta – Wacana pembangunan apartemen bagi anggota DPR di Kompleks Parlemen masih dikaji secara mendalam lagi, Senayan, Jakarta. Tujuan utamanya adalah untuk lebih memudahkan aktivitas wakil rakyat dari tempat tinggalnya menuju kantornya.Pemerintah Masih Pelajari Wacana Pembangunan Apartemen Untuk DPR

Target yang hendak dicapai kian meningkat kinerja DPR, tak ada alasan terlambat atau mangkir mengikuti sidang karena terjebak macet dalam perjalanan.

Baca Juga :  Seorang Penjaga Sekolah Kedapatan Cabuli Gadis SMP

Hanya saja, wacana ini tetap menuai pro dan kontra. Sebab, selama ini anggota dewan telah diberikan rumah fasilitas rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami , Jakarta Selatan.

Jika tinggal di apartemen, lantas bagaimana dengan rumah dinas di dua lokasi tersebut. Untuk siapa 560 rumah dinas yang telah dibangun dengan dana tidak sedikit.Bahkan, lima tahun lalu ratusan miliar anggaran telah dikeluarkan untuk merehabilitasi rumah dinas agar lebih memadai.

Tak kurang, Wapres Jusuf Kalla mempertanyakan urgensi membangun apartemen, selagi sudah tersedia rumah dinas.Sangat disayangkan kalau rumah dinas ditinggalkan, kemudian membangun apartemen yang fungsinya juga sama sebagai tempat tinggal.

Pendapat lain menyebutkkan apakah menjadi jaminan setelah tersedia apartemen akan dimanfaatkan maksimal, mengingat banyak rumah dinas yang tidak ditempati.

Pertanyaan berikutnya apakah dapat dijamin setelah disiapkan apartemen di Kompleks Parlemen tidak ada lagi anggota dewan yang mangkir menghadiri sidang.

Keraguan semacam ini wajar terjadi mengingat kinerja dewan masih mengecewakan masyarakat. Publik merasa belum puas atas kinerja dewan karena belum seperti apa yang diharapkan.

Di sisi lain, apakah tidak menimbulkan kontradiksi membangun apartemen untuk wakil rakyat, di tengah rakyat sedang terjerat situasi sulit akibat masih lesunya perekonomian kita. Apakah cukup pantas anggota dewan menikmati fasilitas mewah di saat data beli masyarakat melemah menyusul naiknya harga barang belakangan ini.

Seyogyanya menyongsong HUT ke -72 Proklamasi Kemerdekaan RI, para pejabat negara memberikan keteladanan untuk rela berkorban demi kepentingan rakyat banyak, ketimbang dirinya sendiri. Ini dapat diartikan lebih memprioritaskan kebutuhan rakyat , dengan menunda atau membatasi pemberian fasilitas negara.

Sah – sah saja menikmati fasilitas negara karena jabatannya, jika kebutuhan rakyat yang urgen dan begitu mendesak sudah tercukupi.

(seph – sisidunia.com)