Home » News » Wakil Ketua Presidium Alumni 212 Bacakan 5 Resolusi Aksi 287

Wakil Ketua Presidium Alumni 212 Bacakan 5 Resolusi Aksi 287



Jakarta – Wakil Ketua Presidium Alumni 212, Hasri Harahap, membacakan 5 resolusi Aksi Bela Islam 287. Menurut mereka, pemerintah tidak simpatik pada umat Islam.

Wakil Ketua Presidium Alumni 212 Bacakan 5 Resolusi Aksi 287

Massa aksi 287

Resolusi itu dibacakan Hasri saat berorasi di atas mobil komando di depan Patung Kuda, Silang Monas Barat Daya, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2017). Eks Ketua Presidium Alumni 212 Ustaz Sambo juga ada di atas mobil komando.

Baca juga : Sindir, Massa Aksi Membaca Pancasila di Patung Kuda

Sebelum membacakan 5 resolusi, Hasri awalnya menyampaikan pandangannya tentang pemerintah Jokowi. Dia menilai Jokowi tidak simpatik pada sebagian umat Islam yang mengkritisi pemerintahannya.

Selain itu, kritik soal pembubaran ormas juga disampaikannya dalam orasi itu.

“Pembubaran ormas itu tidak lewat pengadilan bila hal ini dibiarkan, bila perlu ini disetujui dan dibenarkan oleh MK, pilar demokrasi hak asasi manusia yang dijamin di UUD 1945 langsung runtuh,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mengeluarkan 5 resolusi Aksi Bela Islam 287. Berikut bunyinya:

1. Kepada seluruh umat Islam Indonesia, terlepas dari mazhab maupun partai yang diyakininya hakikatnya kita satu tubuh, Baginda Rasulullah bersabda, perumpamaan mukmin satu tubuh,

HTI adalah bagian integral dari umat Islam, HTI jadi korban pertama, dan kemungkinan besar akan ada korban lainnya. Mereka tidak sadar, mereka tidak sadar, karena mereka pada akhirnya akan menjadi target selanjutnya.

2. DPR RI berpikir lah ke depan jangan sampai kepentingan jangka pendek mempengaruhi jangka panjang. Jadilah lembaga yang sesungguhnya, jangan jadi tugas stempel dengan imbalan imbalan keduniaan.

3. Kepada MK, pertimbangkan lah dengan benar benar usaha judicial review dengan Perppu yang kontroversi itu. MK adalah benteng terakhir, apalagi keputusan MK bersifat final, mohon pertimbangkan, dan tidak langsung munculnya Perppu nomor 2/2017.

4. MUI diharapkan memberikan pendapat yang murni dari sisi agama, sehingga pendapat MUI menjadi berbobot, jangan membuka pintu masyarakat jadi rezim,

5. Kepada bapak presiden kami ingatkan bahwa kekuasaan politik di 2014 hanyalah titipan dari Allah, Allah berkenan atau memperpanjang, di dunia ini, tetapi juga berkenan kami harapkan dari presidium 212, khusus yang kami hormati, bapak presiden berkenan mencabutnya, berkenan mencabutnya, sesuai dengan kehendak Allah, tunaikan amanat kekuasaan rakyat secara hati-hati.

(bens – sisidunia.com)