Home » News » Markus Nari Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Kasus Pengadaan e-KTP

Markus Nari Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Kasus Pengadaan e-KTP



Jakarta – Kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menemukan tersangka baru. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Politisi Partai Golkar yaitu Markus Nari.

Markus Nari Ditetapkan Sebagai Tersangka Baru Kasus Pengadaan e-KTP

Markus Nari

Anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut menyusul Ketua Umumnya Setya Novanto yang sudah ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka oleh lembaga rasuah ini.

Baca Juga : Anggota TNI Kembali Diserang oleh OTD

Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga negara diduga mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun dari total nilai paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun.

“Tersangka MN diduga berperan dalam memuluskan atau membuat proses pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP elektronik di DPR,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

Febri menambahkan, sebagaimana sudah terungkap dalam fakta persidangan untuk dua orang terdakwa Irman dan Sugiharto terdapat sejumlah indikasi peran dari Markus.

Yaitu, pertama diduga bersama-sama sejumlah pihak lainnya, Markus diindikasikan memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek KTP elektronik. “Kedua, pada tahun 2012 saat itu sedang dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjang proyek KTP elektronik tahun anggaran 2013 sekitar Rp1,4 triliun, MN diduga meminta sejumlah uang pada Irman, terdakwa 1, dalam persidangan yang sudah dimulai dan sedang berproses, sekitar sebanyak Rp5 miliar,” ungkapnya.

Namun, sebagai realisasi permintaan tersebut diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp4 miliar kepada Markus. “Indikasi penerimaan atau pemberian lain akan terus diperdalam pada proses penyidikan ini baik untuk tersangka MN ataupun untuk pihak-pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana dalam proses terkait pembahasan anggaran atau pengadaan KTP elektronik,” imbuh Febri.

Terhadap Markus, KPK lantas menyangkakannya melanggar pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya, Markus Nari juga telah ditetapkan sebagai tersangka pengancam Miryam S Haryani. Ia diduga mengintimidasi politisi Partai Hanura itu untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Markus juga diduga merintangi, mencegah secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan korupsi atas tersangka Miryam dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di dalam sidang kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor.

Selain itu, Markus diduga merintangi, mencegah atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi tipikor proyek e-KTP tahun 2011-2012 atas terdakwa Iman dan Sugiharto.

Dengan demikian, sudah lima orang yang dijadikan tersangka dalam kasus megakorupsi e-KTP. Belum lama ini KPK juga menetapkan status tersangka kepada Ketua DPR RI Setya Novanto, dan jauh beberapa bulan lalu menjerat pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

(seph – sisidunia.com)