sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Buron KPK, Miryam S Haryani Protes Terkait Statusnya

Buron KPK, Miryam S Haryani Protes Terkait Statusnya



Jakarta – Tersangka pemberian keterangan palsu di persidangan kasus e-KTP, Miryam S Haryani, menjalani pemeriksaan perdana pasca menjadi tersangka dan ditangkap karena berstatus buron.

Buron KPK, Miryam S Haryani Protes Terkait Statusnya

Miryam S Haryani

Mantan anggota Komisi II DPR itu protes terkait statusnya yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron KPK.

“Saya sebenarnya protes saja terhadap DPO saya. Kan saya kooperatif, kenapa saya dibikin DPO,” ujar Miryam usai diperiksa di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/5/2017).

Baca juga : Dukung Ahok, Warga Surabaya Lakukan Aksi 1.000 Lilin

Miryam mengaku memiliki alasan tersendiri mengapa tidak menghadiri pemeriksaan di KPK. “Saya mangkir kan ada surat tertulisnya lewat lawyer saya,” kata dia.

Anggota Komisi V DPR RI itu keluar dari Gedung KPK pada pukul 16.00 WIB. Miryam yang memakai rompi tahanan KPK itu pun sempat mengumbar senyuman. Usai menyampaikan keluhannya mengenai status DPO, dia langsung menaiki mobil tahanan.

KPK menetapkan Miryam S Haryani menjadi tersangka dugaan memberikan keterangan palsu pada saat persidangan perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Miryam saat itu tak mau mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya pada saat penyidikan.

“Tersangka MSH diduga dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dengan terdakwa Irman dan Sugigarto,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Atas perbuatannya, Miryam S Haryani disangka melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 UU Tipikor.

Lantaran selalu menghindar dari pemeriksaan, KPK akhirnya menetapkan Miryam sebagai buronan. Lalu, dia berhasil ditangkap oleh anggota Polri di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dan diserahkan kepada KPK pada 1 Mei 2017. (bens – sisidunia.com)