Home » News » Dinilai Membahayakan Keutuhan NKRI, Pemerintah Bubarkan HTI

Dinilai Membahayakan Keutuhan NKRI, Pemerintah Bubarkan HTI



Jakarta – Pada hari senin (08/05/2017) kemarin pemerintah secara resmi telah mengumumkan pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengumuman pembubaran ini setelah HTI menjadi sorotan karena ingin menegakkan khilafah di Indonesia.

Dinilai Membahayakan Keutuhan NKRI, Pemerintah Bubarkan HTI

Wiranto mengumumkan pembubaran HTI

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan pembubaran tersebut telah melalui proses pengkajian. Wiranto menegaskan seluruh ormas di Indonesia harus berada dalam koridor hukum dan bermuara pada ideologi Pancasila dan UUD 1945, baik tujuan, ciri, maupun asas.

“Ini merupakan kajian yang komprehensif dari berbagai kementerian dan lembaga dalam lingkup Kemenko Polhukam RI,” kata Wiranto usai rapat terbatas tingkat menteri di jajaran Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (08/05/2017).

Wiranto menjelaskan pemerintah punya alasan khusus sampai akhirnya mengambil keputusan pembubaran HTI. Salah satunya, kegiatan HTI dinilai dapat membahayakan keutuhan NKRI.

“Aktivitas yang dilakukan HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan di tengah masyarakat, yang pada gilirannya mengancam keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI,” ujar dia.

Selain itu, selama berdiri di Indonesia, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam mengambil bagian pada proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Baca juga : Komisi Yudisial : “Mulailah Percaya Kepada Sistem Peradilan Kita”c

Kemudian, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi, pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” ucap Wiranto.

Dia menegaskan, dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, bukan berarti pemerintah anti ormas Islam. Namun, langkah ini diambil untuk menjaga keutuhan NKRI.

Wiranto mengatakan, setelah pengumuman tersebut, pemerintah akan mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan.

“Kita membubarkan tentu dengan langkah hukum dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, akan ada proses pengajuan kepada suatu lembaga peradilan,” kata Wiranto.

Wiranto memastikan pemerintah tidak akan sewenang-wenang dalam memutuskan sesuatu. Pemerintah tetap pada koridor hukum, termasuk dalam hal membubarkan HTI.

“Pasti langkah itu harus dilakukan semata-mata mencegah berbagai embrio yang dapat berkembang dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, yang ujungnya mengganggu eksistensi kita sebagai bangsa yang sedang berkembang, sedang berjuang dalam mencapai tujuan nasional masyarakat adil dan makmur,” papar Wiranto.
(Muspri-sisidunia.com)