Home » News » Ahok Masih Berstatus Gubernur Aktif DKI Jakarta, Ini Penjelasan Kemendagri

Ahok Masih Berstatus Gubernur Aktif DKI Jakarta, Ini Penjelasan Kemendagri



Jakarta – Usai menjalani sidangnya yang ke 20 dengan agenda siding pembacaan tuntutan yang dipimpin oleh Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali bekerja di Balai Kota. Meskipun Ahok dituntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun, status Ahok masih Gubernur Aktif DKI Jakarta hingga masa pelengserannya tiba pada bulan Oktober nanti.

Ahok Masih Berstatus Gubernur Aktif DKI Jakarta, Ini Penjelasan Kemendagri

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali bekerja di Balai KOta usai menjalani sidang ke 20

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, penonaktifan kepala daerah dilakukan jika diancam pidana atas salah satu dari tiga jenis perkara dan yang bersangkutan ditahan. Juga apabila kepala daerah diancam penjara minimal lima tahun.

“Kan begini, jika tanpa melalui DPRD, (kepala daerah dinonaktifkan,red) kalau (terlibat kasus,red) korupsi, teroris, mengancam keamanan dan kedaulatan negara,” ujar Widodo di Jakarta, Kamis (20/04/2017).

Selain itu, kepala daerah juga akan dinonaktifkan jika diancam penjara minimal lima tahun. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Baca juga : Hadiri Sidang Ahok, Amien Rais Berbaur dengan Massa Kontra Ahok

Karena itu, terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama, lanjutnya, Kemendagri tidak akan memproses penonaktifannya dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, jaksa penuntut umum hanya menuntut satu tahun penjara dengan percobaan dua tahun atas dugaan melanggar Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Jadi, karena JPU menuntutnya pakai Pasal 156 KUHP, dan (Ahok,red) juga tidak ditahan. Maka tidak akan dinonaktifkan. Kalau dia ditahan, pasti kami berhentikan sementara,” tutur Widodo.

Saat ditanya bagaimana sekiranya ada desakan dari sejumlah pihak agar Ahok diberhentikan sementara, Widodo mengaskan, pihaknya bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dari dulu juga dituntut (oleh berbagai pihak agar Ahok dinonaktifkan,red) tidak kami ikuti. Kalau enggak sesuai (aturan,red) jadinya enggak ada kepastian dong nanti,” pungkas Widodo.
(Muspri-sisidunia.com)