Home » News » Wow, Uang Hasil Pungli di Terminal Peti Kemas Capai Rp 2 Triliun

Wow, Uang Hasil Pungli di Terminal Peti Kemas Capai Rp 2 Triliun



Jakarta – Praktek pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab seolah tidak akan pernah ada habisnya. Padahal Presiden Jokowi sudah menegaskan tindakan hukum terkait oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan praktek pungli.

Wow, Uang Hasil Pungli di Terminal Peti Kemas Capai Rp 2 Triliun

Ilustrasi

Seperti yang telah terjadi di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah berhasil diungkap, rupanya hasil yang didapat dari pungli tersebut telah membengkak.

Berita yang terbaru menyebutkan bahwa angka yang diperkirakan penyidik Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus), Bareskrim, Mabes Polri, mencapai lebih dari Rp 2 triliun. Duit sebesar itu ditengarai dikumpulkan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) dari 2010 hingga 2016 dari dua tempat, yakni TPK Palaran Samarinda dan Pelabuhan Muara Berau.

Direktur Tipideksus, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya, merinci sejak 2010-2016 di TPK Palaran, duit pungli yang didapat Komura mencapai Rp 180 miliar. Duit itu diduga hasil pemerasan yang dilakukan oknum pengurus koperasi, yakni dengan meminta tarif TKBM kepada PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP) sebagai pengelola dan operator pelabuhan, namun tidak melakukan aktivitas bongkar muat sebagaimana mestinya.

“Rp 180 miliar itu hanya di TPK Palaran, belum di Pelabuhan Muara Berau,” ujar Agung Setya, Jumat (14/04/2017) kemarin.

Baca juga : Tim Saber Masih Temukan Pungli di Kelurahan Pekanbaru

Disebutkannya, untuk praktik pungli di Pelabuhan Muara Berau, penyidik telah melakukan pemeriksaan kepada sembilan perusahaan bongkar muat (PBM) yang beroperasi di kawasan tersebut. Dari proses pemeriksaan, diketahui juga sejak 2010 hingga 2016, terdapat aliran dana yang sangat besar kepada Komura dari sembilan PBM.

Sehingga, jika ditotal dananya lebih dari Rp 2 triliun. “Seluruh dana itu didapat secara melawan hukum. PBM keberatan dengan tarif yang diminta Komura,” sebutnya.

Dijelaskannya, alasan Komura, pungutan yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan tidak benar. Sebab, berdasarkan keterangan sejumlah pihak, soal besaran tarif yang ditetapkan, tidak menandatangani kesepakatan tersebut. Adapun pihak yang ikut tanda tangan karena dipaksa oleh petinggi Komura.

“Jadi, kesepakatan yang disebut Komura itu cacat hukum,” lanjut dia.

“Saat ini, penyidik masih terus melakukan penelusuran terhadap harta milik pengurus Komura. Kami usut sampai tuntas,” jelasnya.
(Muspri-sisidunia.com)