Home » News » Kemendikbud Angkat Bicara Terkait Isu Soal UN SMA Bocor

Kemendikbud Angkat Bicara Terkait Isu Soal UN SMA Bocor



Jakarta – Hari pertama, Senin (10/04/2017), pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) terindikasi adanya kebocoran soal. Pasalnya posko-posko pengaduan yang didirikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menerima beragam sumber laporan terkait kebocoran soal tersebut.

Kemendikbud Angkat Bicara Terkait Isu Soal UN SMA Bocor

Ilustrasi

Sekitar delapan dari total 17 pengaduan yang telah masuk di posko Kemendikbud diduga adanya kecurangan alias kebocoran soal-soal UN. Padahal sebelum pelaksanaan berlangsung, sejumlah pihak yang terkait telah berupaya keras untuk tetap menjaga kerahasiaan soal-soal UN.

Irjen Kemendikbud, Daryanto mengatakan, dugaaan tersebut belum ditelisik, apakah sumbernya berasal dari UN berbasis komputer (UNBK) atau UN berbasis kertas dan pensil (UNKP).

Hal yang sama juga diutarakan Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kiki Yuliati. Pengaduan yang masuk ke BSNP lebih pada masalah penyebaran soal UNKP. Di mana masing-masing daerah melakukan praktik distribusi soal yang beragam.

“Ketika pusat melonggarkan penyebaran soal terjadi praktik distribusi soal beragam. Ada daerah yang pengawasannya sangat ketat dengan menggunakan aparat kepolisian. Ada pula yang pengawasannya longgar sehingga menjadi celah kebocoran soal,” kata Kiki di Kantor Kemendikbud, Senin (10/04/2017).

Tahun lalu, distribusi soal hingga ke kabupaten/kota. Seiring pelimpahan kewenangan urusan pendidikan menengah atas dari kabupaten/kota ke provinsi, otomatis memengaruhi distribusi soal. Soal tidak lagi didistribusikan sampai ke kabupaten/kota, tapi sampai di provinsi.

Baca juga : Sarana Prasarana Komputer Belum Lengkap, UNBK Ratusan SMP/MTs di Magelang Bakal Terganggu

“Karena penyimpanan akhirnya di provinsi, ada celah kebocoran. Apalagi pusat tidak memantau distribusi soal dari provinsi ke kab/upatenkota. Masing-masing provinsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan sendiri,” bebernya.

Ke depan, imbuh Kiki, mekanisme distribusi soal harus diatur lagi. Kemendikbud tidak bisa melepas begitu saja distribusinya.

Karena dari provinsi ke kab/kota ada jalur-jalur yang bisa digunakan oknum tertentu untuk membocorkan soal UNKP.

“Karena pelimpahan kewenangan baru berlaku beberapa bulan ini, daerah mungkin belum terbiasa. Berikutnya jangan sampai terjadi lagi. Pengawasan pusat terhadap distribusi soal harus tetap diperketat.

Apalagi UNKP tidak bisa dihilangkan sama sekali, meski nanti makin banyak sekolah yang UNBK,” paparnya.
(Muspri-sisidunia.com)