Home » Ekonomi & Bisnis » Sri Mulyani Melantik 109 Pejabat Baru Ditjen Pajak dan Bea Cukai

Sri Mulyani Melantik 109 Pejabat Baru Ditjen Pajak dan Bea Cukai



Jakarta – Pada hari senin (27/03/2017) kemarin di Kementerian Keuangan diadakan acara pelantikan pejabat eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Sri Mulyani Melantik 109 Pejabat Baru Ditjen Pajak dan Bea Cukai

Sri Mulyani Melantik 109 Pejabat Baru Ditjen Pajak dan Bea Cukai

Kementerian Keuangan melantik 109 pejabat eselon III, yang 61 orang di antaranya merupakan pejabat dari Ditjen Pajak, dan 47 di antaranya pajabat dari Ditjen Bea cukai, dan 1 orang dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

“Saya tekankan pada Ditjen Pajak dan DJBC ini sinyal jelas internal Kemenkeu. Kami pimpinan akan sungguh-sungguh memonitor dan melihat seluruh kinerja anda. Maka anda dapat dukungan penuh pimpinan untuk jalankan tugas secara baik, tidak seharusnya anda merasa bimbang dan ragu atau posisi di mana anda merasa tidak dapat dukungan pimpinan,” kata Sri Mulyani, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Sri Mulyani menyebutkan, pejabat eselon III sama dengan manager tingkat menengah di sebuah perusahaan. Srtinya menjadi jembatan bagi pimpinan untuk mengetahui tugas-tugas pemerintah di lapangan.

Dengan jabatan yang baru ini serta mendapat dukungan langsung dari pimpinan, kata Sri Mulyani, pejabat yang baru diangkat serta dipromosikan ini harus bekerja atas nama negara, bukan untuk kepentingan pribadi.

“Sumpah itu anda ucapkan secara suci di atas kitab suci masing-masing, sumpah kepada Tuhan, jalankan itu. Kami di jajaran pentinggi akan dukung dan support sepenuhnya fungsi anda,” tambahnya.

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan, khusus bagi pejabat eselon III di lingkungan Ditjen Pajak, penerimaan pajak Indonesia selama 3 tahun terakhir tidak tercapai. Apalagi, program pengampunan pajak atau tax amnesty akan berakhir hanya tinggal menghitung hari.

Dengan begitu, maka akan dimulai kembali periode pemeriksaan pajak dengan melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan dalam mengejar penerimaan. Apalagi, yang dilantik saat ini banyak yang menjadi kepala kantor.

“Saking pentingnya negara bergantung pada sikap anda, apakah negara ini akan dapat reputasi yang bersih, atau Indonesia dikenal sebagai negara dengan aparat profesional, atau reputasi sebagai negara korupsi, itu semua tergantung kepada anda semua karena anda sering bertemu WP. Anda wajah utama di mata WP (Wajib Pajak). Maka saya tekankan, 2016 penerimaan pajak tercapai maka saya ingin DJP dan DJBC sungguh-sungguh kejar target itu,” kata dia.

Baca juga : Sri Mulyani Kejar Target 95 Persen Wajib Pajak Ikut “Tax Amnesty”

Dalam mengejar penerimaan negara, Sri Mulyani tidak ingin mendengar ada pejabat yang merasa bisa bekerja sendiri, apalagi dalam melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dikerjakan, seperti mengambil WP yang bukan menjadi kliennya.

Dalam mengawal tugas ini, Sri Mulyani meminta Tim Reformasi Pajak mengawasi dengan betul para petugas pajak dalam melakukan tugasnya. Contohnya, tidak boleh melakukan pekerjaan di luar kantor. Bekerja atau pemeriksaan pajak hanya dilakukan di ruangan yang telah ditetapkan.

“Saya ingin sampaikan periode sekarang kami akan banyak kepercayaan publik kepada DJP terutama saya minta itu dijalankan. Di tangan anda saya ingin itu dilakuan, saya kira Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai untuk awasi. Kalau ada yang dinilai berisiko saya kira Dirjen Pajak dan DJBC untuk koreksi secara cepat tanpa harus tunggu,” kata dia.

“Ini masa di mana kita lakukan tugas penting dan berat, kumpulkan penerimaan pajak dan di saat yang sama membangun reputasi. Itu sulit. Karena kita akan tidak populer tapi kita juga dituntut untuk profesional,” jelasnya.

Sementara itu, kata Sri Mulyani, untuk pejabat eselon III Ditjen Bea dan Cukai, pemerintah mendukung penuh kinerja yang nantinya akan diemban.

“Kalau ada risiko yang terlalu besar laporkan kepada kami. Tugas kita besar, masyarakat ingin pemerintah jaga perbatasan perekonomian tapi di saat yang sama masyarakat tidak nyaman, kalau ada yang salah kita disalahkan,” ujarnya.

Sri Mulyani meminta, kepada jajaran pejabat Ditjen Bea dan Cukai mampu menghalau barang-barang ilegal masuk ke Indonesia.

“Ciptakan institusi yang bersih. Ini tugas DJBC di mana pun anda berada. Di pelabuhan mana pun dan tugas apapun yang anda lakukan,” tandasnya.
(Muspri-sisidunia.com)