Home » News » Polemik Gereja Santa Clara, Menag : “Sebagai Negara Hukum Harus Diselesaikan Secara Hukum”

Polemik Gereja Santa Clara, Menag : “Sebagai Negara Hukum Harus Diselesaikan Secara Hukum”



Jakarta – Pada hari jumat (24/03/2017) kemarin sekelompok massa melakukan aksi demonstrasi menolaka adanya pembangunan Gereja Santa Clara. Namun sayangnya aksi yang dilakukan usai sholat jumat itu berakhir ricuh.

Polemik Gereja Santa Clara, Menag : "Sebagai Negara Hukum Harus Diselesaikan Secara Hukum"

Menteri Agama Lukman Hakim

Menanggapi aksi tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap, setiap kasus yang terkait pelanggaran hukum, diselesaikan secara hukum. Jika masalahnya terkait izin pendirian rumah ibadah, maka hal itu sudah jelas diatur dalam Peraturan Bersama Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

“Sebagai negara hukum harus diselesaikan secara hukum,” kata Menag Lukman, akhir pekan.

Di sana dijelaskan, bahwa pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Selain itu, kata Lukman, pendirian rumah ibadah juga harus memenuhi persyaratan khusus.

Persyaratan khusus tersebut meliputi, daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; serta dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.

Baca juga : Jokowi Larang Pelajar Penerima KIP Beli Rokok

Persyaratan khusus lainnya adalah rekomendasi tertulis dari kantor kementerian agama kabupaten/kota; dan juga rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.

Terkait Gereja Santa Clara Bekasi, Menag Lukman menegaskan, bahwa izin pendirian rumah ibadah tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pihak gereja merasa sudah memiliki IMB dari Pemda, sementara sebagian masyarakat menganggap izin itu tidak sah sehingg terjadi demo tersebut.

“Pemda yang harus menjelaskan hal tersebut, mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan,” harap Menag.
(Muspri-sisidunia.com)