Home » News » Banyak Aset Pemkot Lepas Ke Pihak Swasta, Tri Rismaharini Mengadu ke KPK

Banyak Aset Pemkot Lepas Ke Pihak Swasta, Tri Rismaharini Mengadu ke KPK



Surabaya – Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat ini sedang dilanda kecemasan yang mendalam. Pasalnya banyak aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang terancam jatuh ke tangan pihak swasta. Ia terpaksa melaporkan sengketa aset itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/3/2017).

Banyak Aset Pemkot Lepas Ke Pihak Swasta, Tri Rismaharini Mengadu ke KPK

Marvell City Surabaya

Pasalnya, Pemkot Surabaya dalam posisi terpojok setelah keok (kalah) di pengadilan. Sedang sengketa menonjol yang dilaporkan ke KPK, diantaranya dugaan pencaplokan aset Jalan Upa Jiwa, Ngagel, yang kini dikuasai PT Assa Land, pengembang superblok Marvell City.

Selain jalan Upa Jiwa yang kini berdiri bangunan apartemen dan mall, Pemkot Surabaya juga melaporkan aset lainnya. Yakni, aset PDAM Kota Surabaya di Jl Basuki Rahmat dan Jl Pror. Dr. Moestopo. Lalu, waduk seluas 10 ribu meter persegi di Kecamatan Wiyung yang kini dikuasai pengembang. Kemudian Gelora Pancasila dan sengketa aset Taman Remaja Surabaya yang dikelola PT Star.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kedatangan Walikota Surabaya terkait upaya penyelamatan aset Pemkot Surabaya. Pemkot meminta bantuan KPK lantaran aset yang dimenangkan pihak penggugat itu sejatinya milik Pemkot. Ini didukung dengan bukti-bukti yang dimiliki sejak zaman Belanda. Seperti Jalan Upa Jiwa dan Waduk Wiyung. Begitu juga dengan aset PDAM Kota Surabaya.

“Menurut Pemkot, aset tersebut adalah aset pemerintah kota yang didukung dengan bukti yang ada sejak zaman Belanda,” kata Febri, jumat (24/03/2017) kemarin.

Baca juga : Jadi Sengketa Sejak Lama, Cagar Budaya Surabaya Ini Akhirnya Jatuh Ke Pihak Swasta

Febri menambahkan ada dugaan kecurigaan permainan di proses persidangan sengketa aset itu. Menurut Febri, KPK akan menelaah terlebih dahulu apakah putusan pengadilan itu dibuat murni atau ada hal lain di baliknya.

“Itu tentu salah satu yang perlu kita cek dan dalami lebih lanjut apakah ini murni persoalan hukum dan pembuktian di pengadilan saja atau persoalan non teknis lainnya. Concern KPK tentunya agar aset-aset negara tidak berpindah tangan secara tidak sah dan merugikan keuangan negara,” tandas mantan aktivis ICW ini.

Untuk persoalan sengketa seperti yang dihadapi Pemkot Surabaya, kata Febri, ditangani khusus oleh Tim Penyelamatan Barang Milik Negara. Nantinya, KPK akan mempelajari laporan Walikota Surabaya, dan menentukan langkah hukum yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan aset Pemkot Surabaya.
(Muspri-sisidunia.com)