Home » News » Pemerintah Kesusahan Atur Taxi Online

Pemerintah Kesusahan Atur Taxi Online



Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dan Kapolri Jendral Tito Karnavian menerangkan secara bersama tentang Peraturan Menteri (Permen) Nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pemerintah Kesusahan Atur Taxi Online

Gambar ilustrasi

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, aturan baru tersebut belum cukup untuk memfasilitasi dua belah pihak, baik angkutan umum tidak dalam trayek yang telah menggunakan sistem online maupun yang bersifat konvensional. Bahkan, dampak implementasi aturan baru ini cenderung memberatkan salah satu pihak.

“Dampak ke transportasi online akan cukup besar. Pertama penurunan jumlah penumpang,” ujar Bhima, beberapa waktu lalu.

Alih – alih memberi iklim yang sehat, aturan baru ini dalam pandangan Bhima justru membuat persaingan usaha kurang kompetitif. Misalnya, dengan penerapan batas bawah dan batas atas tarif taksi online, Pemerintah terlihat memberi keberpihakan terhadap taksi konvensional.

Dengan kebijakan ini Pemerintah seakan ingin melindungi transportasi konvensional yang marginnya terlalu tinggi dan kurang efisien.

“Padahal seharusnya transportasi yang sudah ada itu dibuat lebih efisien. Kalau begini namanya Pemerintah memberikan subsidi tidak langsung ke transportasi konvensional,” tambah dia.

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, tetap diberlakukan pada 1 April 2017.

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah menolak pengajuan perpanjangan penerapan aturan yang dideklarasikan oleh tiga perusahaan besar penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, Go-Jek, Grab, dan Uber. (bens – sisidunia.com)