Home » News » Taksi Online Protes Revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016

Taksi Online Protes Revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016



Surabaya – Go-Jek Indonesia, Grab Indonesia, dan Uber Indonesia merupakan tiga perusahaan penyedia aplikasi mobilitas on-demand (angkutan online) raksasa di Surabaya yang memprotes revisi Permenhub. Protes yang mereka layangkan tersebut guna merespon hasil revisi Kementerian Perhubungan terhadap Permenhub Nomor 32 Tahun 2016.

Taksi Online Protes Revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016

GrabCar, salah satu angkutan umum berbasis aplikasi online

Pernyataan tersebut ditandatangani Presiden Go-Jek Indonesia Andre Soelistyo, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata, dan Regional General Manager APAC Uber Indonesia Mike Brown.

Pernyataan bersama itu juga dilampirkan dalam surat yang dilayangkan penyedia aplikasi angkutan online kepada Kemenhub.

“Siang ini (kemarin, Red) Go-Jek, Uber, dan Grab mengirimkan surat ke Kemenhub terkait rancangan revisi permenhub,” kata Dian Safitri, head of communications Uber Indonesia, Sabtu (18/03/2017).

Dalam pernyataan tersebut, ada beberapa poin yang disampaikan. Di antaranya, tentang kewajiban untuk melakukan uji berkala (uji kir) bagi kendaraan yang menjadi mitra Go-Jek, Uber, maupun Grab.

Juga, tentang kewajiban memasang tanda khusus berupa stiker dan pelat timbul penanda kendaraan. Menurut pihak Uber, kewajiban untuk melakukan uji kir sudah sejalan dengan prinsip mengutamakan kenyamanan dan keselamatan bagi para pengendara, pemilik kendaraan, serta mitra pengemudi.

Tetapi, pihak taksi online meminta pembebanan kewajiban tersebut harus diiringi dengan penyediaan fasilitas uji kir yang mudah dan tidak mahal.

“Termasuk penyediaan antrean khusus bagi para mitra pengemudi untuk memudahkan dan mempercepat pengurusan uji kir dan fasilitas uji kir bekerja sama dengan agen pemegang merek (APM) atau pihak swasta,” tulis mereka dalam surat pernyataan.

Para pengusaha juga menyatakan berkomitmen untuk mendukung pemerintah dengan memberikan informasi secara aktif, efektif, dan transparan kepada mitra pengemudi.

Mereka juga bekerja sama dengan mitra perusahaan/koperasi untuk membantu beban keuangan para mitra pengemudi terhadap pembiayaan uji kir sehingga hal itu tidak menjadi beban pemerintah.

Dalam persoalan tarif, para pengusaha menjamin bahwa perhitungan dengan teknologi bisa dilakukan secara tepat dan akurat. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu khawatir ada pelanggaran tarif atau semacamnya.

Baca juga : Rencana Demo Sopir Angkot di Surabaya Dipastikan Batal

Meski demikian, mereka memprotes sejumlah hal, termasuk penetapan kuota kendaraan di masing-masing wilayah. Selain itu, rencana gubernur di beberapa provinsi untuk menetapkan biaya kelas angkutan sewa khusus. Angkutan sewa memang memiliki tarif yang rata-rata lebih mahal daripara angkutan reguler.

“Kami menilai penentuan batas biaya angkutan sewa khusus tidak sesuai dengan semangat untuk menghadirkan kesepadanan harga tersebut,” tulis mereka.

Mereka juga memprotes pembatasan kuota dan pendaftaran kendaraan atas nama badan hukum (koperasi). Selama ini karena Go-Jek, Uber, dan Grab tidak mau disebut sebagai perusahaan penyedia angkutan, para mitra pengemudi diwajibkan untuk berhimpun dalam badan usaha berbentuk koperasi.

“Kami menolak sepenuhnya karena ini berarti kepemilikan kendaraan mitra pengemudi akan berpindah ke koperasi,” tulis mereka.

Pengusaha juga meminta waktu selama sembilan bulan untuk melakukan penyesuaian setelah revisi Permenhub No 32 Tahun 2016 resmi diberlakukan nanti.
(Muspri-sisidunia.com)