Home » News » OTT di Kalimantan Timur Berhasil Menyita Uang Sejumlah Rp 6,1 Miliar

OTT di Kalimantan Timur Berhasil Menyita Uang Sejumlah Rp 6,1 Miliar



Samarinda – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Mabes Polri dan Polda Kalimantan Timur telah melakukan pengintaian secara diam-diam terhadap jajaran pemerintahan di Kalimantan Timur guna memberantas adanya pungutan liar pada masyarakat.

OTT di Kalimantan Timur Berhasil Menyita Uang Sejumlah Rp 6,1 Miliar

Tim Saber Pungli Polri sita empat kardus berisi uang

Pada hari jumat (17/03/2017) kemarin, Tim Saber Pungli Mabes Polri dan Polda Kaltim mendapatkan tangkapan besar. Tim berhasil melakukan operasi tangkap tangan di tiga lokasi berbeda. Hasilnya, tim berhasil menyita uang sejumlah Rp 6,1 miliar.

Sebanyak 15 staf pegawai di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura) dan sepuluh orang dari Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) dimintai keterangan.

Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi, awalnya iring-iringan mobil tim Saber Pungli masuk ke kawasan jalur peti kemas di Pelabuhan Palaran, Samarinda.

Petugas menemukan kejanggalan dengan adanya keterlibatan sekelompok orang yang melakukan pemungutan atas nama Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda.

Bahkan, spanduk kuning bertuliskan surat keputusan (SK) Wali Kota Samarinda Nomor 551.21/083/HK-KS/11/2016 dijadikan landasan untuk menarik retribusi dan tarif parkir. Tarifnya Rp 20 ribu setiap kendaraan.

“Itu baru disahkan Wali Kota Samarinda bulan November 2016,” ujar Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin.

Baca juga : Aparat di Trenggalek Pergoki Pengendara Yang Gunakan SIM Palsu

Sebelum ada OTT, sejumlah laporan keresahan pengguna jasa bongkar muat barang di Pelabuhan Peti Kemas Palaran masuk ke meja polisi di Ditkrimsus Polda Kaltim dan Bareskrim Mabes Polri.

Safaruddin menjelaskan, biaya jasa bongkar muat di Samarinda terlalu tinggi, yakni Rp 180 ribu untuk kontainer 20 feet. Sedangkan jasa untuk kontainer berukuran 40 feet sebesar Rp 350 ribu.

Nominal itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Surabaya yang hanya Rp 10 ribu per kontainer, baik feet berukuran 20 maupun 40. Tingginya biaya jasa tersebut membuat polisi mulai menyelidiki yang akhirnya melakukan pengungkapan.

“Pelabuhan di Samarind, kan, sudah menggunakan mesin, tapi masih diminta biaya buruh dengan cukup tinggi,” ungkap perwira lulusan Akpol 1984 itu.

Tim gabungan menemukan sejumlah buruh yang mengaku diakomodasi oleh salah satu koperasi.

“Mereka secara sepihak menerapkan tarif yang cukup tinggi,” ujar mantan Wakabintelkam Mabes Polri tersebut.

Dia menambahkan, ada biaya buruh pelabuhan yang disepakati dengan pengguna jasa. Padahal, tidak melakukan aktivitas bongkar muat, tetapi meminta bayaran. Artinya, ada perampasan terorganisasi yang dilakukan.

Petugas gabungan akhirnya mengarah ke koperasi yang dimaksud, yakni di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Samarinda Kota. Menjelang tengah hari, pagar setinggi dua meter di TKBM Samudera Sejahtera Komura Samarinda tertutup untuk umum.

Sejumlah personel bersenjata lengkap menutup aktivitas di koperasi tersebut. Petugas gabungan yang melakukan pemeriksaan lantas menggeledah sejumlah ruangan, termasuk ruang bendahara.

Petugas menyita uang Rp 6,1 miliar yang diduga hasil praktik pungli dari pelabuhan peti kemas di Palaran. Petugas memamerkan uang yang sudah diikat sedemikian rupa dalam kardus dan plastik. Uang yang didominasi warna merah itu memenuhi empat kardus.

Selain itu, petugas membawa 15 pegawai koperasi ke Mako Brimob Detasemen B Pelopor Polda Kaltim. Hingga pukul 21:00 Wita, sejumlah penyidik dari Mabes Polri dan Polda Kaltim bergiliran memeriksa 15 orang yang diamankan dari kantor koperasi berkelir kuning itu.

“Setelah selesai diperiksa, baru bisa diketahui siapa yang berstatus saksi dan tersangka,” tegas Safaruddin.

Dia mengaku belum bisa memerinci status uang yang disita dari koperasi tersebut. Namun, siapa pun yang terlibat bakal terancam dengan perkara tindak pidana korupsi, pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Safaruddin menambahkan, pihaknya bakal memanggil ketua koperasi itu.

“Status dia, kan, ketua. Pastinya dia tahu dari mana dan ke mana dana itu,” ujar perwira polisi kelahiran 10 Februari 1960 tersebut.

Dia menjelaskan, ketua koperasi dijadwalkan bakal diperiksa dalam waktu dekat.
(Muspri-sisidunia.com)