Home » News » Terbentur Kasus Bambang W, KPK Minta Semua Pihak Taat Hukum

Terbentur Kasus Bambang W, KPK Minta Semua Pihak Taat Hukum



Jakarta – Kasus hukum yang melibatkan Bambang Witarmadji Soeharto (BWA) sudah masuk ke persidangan pengadilan Tipikor tahun 2015.

Terbentur Kasus Bambang W, KPK Minta Semua Pihak Taat Hukum

Juru bicara KPK, Febri Diansyah

Namun karena Bambang sakit komplikasi saat akan disidang pembacaan dakwahan, akhirnya hakim memutuskan menunda sidang.

Penundaan sidang dilakukan sampai batas waktu yang tidak ditentukan hingga Bambang sehat dan bisa menjalani sidang.

‎Hingga akhirnya pada Rabu (22/2/2017) kemarin Bambang hadir di acara DPP Hanura‎ di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat dan dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura.

Atas kemunculan Bambang di acara tersebut, KPK langsung melakukan rapat internal segera melakukan pengecekan kesehatan pada Bambang, dengan menggandeng dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Oleh karena itu, pihak KPK segera menggelar konferensi pers untuk meminta semua pihak mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Baca juga : Ini Curhatan KPK Beserta Para Penegak Hukum Terkait Napi Koruptor Bisa Plesiran

Dalam konferensi pers tersebut, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyebutkan bahwa semua pihak diharapkan mematuhi hukum tanpa terkecuali. Hal tersebut juga berlaku bagi Bambang W dimana Bambang masih berstatus sebagai terdakwa dugaan suap Kepala Kejaksaan Negeri Praya NTB yang hingga kini masih belum disidangkan.

“‎KPK berharap semua orang taat dengan hukum, terutama para pejabat negara termasuk juga para petinggi parpol karena ini akan memberikan contoh bagi pihak lain,” ucap Febri, Senin (27/2/2017).

Ketika disinggung soal Ketua Dewan Pembina Hanura, ialah Menkopolhukam, Wiranto ‎apakah KPK tidak segan kembali menyeret Bambang yang telah dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura? Febri mengaku itu tidak ada kaitannya.

“Selama 13 tahun KPK bekerja, selalu berdasarkan aturan hukum yang ada, bukan berdasarkan hal lain,” tambahnya.
(Muspri-sisidunia.com)