Home » News » Orang Kaya di Negara Ini Dilarang Gelar Pernikahan Mewah

Orang Kaya di Negara Ini Dilarang Gelar Pernikahan Mewah



Kashmir – Pasangan yang akan menikah di Kashmir, India, kini dilarang mengadakan pesta pernikahan yang mewah setelah pemerintah setempat mengeluarkan larangan itu.

Orang Kaya di Negara Ini Dilarang Gelar Pernikahan Mewah

Orang Kaya di Negara Ini Dilarang Gelar Pernikahan Mewah

Tamu undangan juga dibatasi kehadirannya hanya 900 orang saja dengan orang tua mempelai wanita dibolehkan mengundang 500 orang dan mempelai pria 400 orang.

Baca juga : Luapan Air Sungai Deli Merendam Tiga Kelurahan di Medan

Koran the New York Times melaporkan, Kamis (23/2), pemerintah juga melarang hidangan yang memuat lebih dari tujuh jenis daging dan tujuh hidangan vegetarian buat memastikan tidak ada makanan yang terbuang. Para tamu undangan juga hanya boleh diberi dua jenis makanan penutup mulut dan es krim.

Dalam resepsi pernikahan warga India secara tradisional yang biasa disebut Wazwan, biasanya disajikan hidangan, baik daging-dagingan dan vegetarian, antara 20-35 jenis.

Pemerintah mengatakan aturan yang akan mulai berlaku April tahun ini merupakan respons atas banyaknya keluhan dan kemarahan warga karena resepsi yang terlalu mewah dan banyak makanan terbuang serta suara musik yang terlalu berisik.

Dalam beberapa tahun belakangan jumlah hidangan dalam resepsi pernikahan yang mewah selalu meningkat dan warga biasanya menghabiskan waktu hidupnya berusaha untuk menabung demi resepsi mewah.

Pemerintah sebetulnya pernah ingin mengeluarkan aturan ini pada 1984 tapi diprotes.

Pernikahan di Kashmir dan India biasanya memang sangat menguras kocek terutama untuk berbelanja makanan, pakaian, dan hiburan.

November lalu pernikahan putri seorang pengusaha kaya sekaligus mantan menteri negara bagian G Janardhana, menghabiskan uang senilai Rp 980 miliar dan berlangsung hingga lima hari dan memicu kemarahan kaum garis keras.

“Kami akan segera menerbitkan aturan yang bisa menghukum mereka yang melanggar. Siapa pun orang itu, baik birokrat atau politikus,” ujar Chowdary Zulfikar Ali, menteri urusan Belanja Konsumen dan Distribusi kepada First Post.

(bens – sisidunia.com)