Home » Ekonomi & Bisnis » Freeport Rewel, Menteri Jonan Beri Peringatan Tegas

Freeport Rewel, Menteri Jonan Beri Peringatan Tegas



Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan semakin geram dengan sikap ‘batu’ Freeport. Berulang kali Jonan menyindir Freeport. Termasuk saat memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, kemarin.

Freeport Rewel, Menteri Jonan Beri Peringatan Tegas

Menteri ESDM, Ignasius Jonan

Pernyataan yang dilontarkan seolah menggambarkan Jonan tak gentar menghadapi perusahaan tambang emas terbesar di dunia itu. Di mata Jonan, Freeport bukanlah perusahaan dengan kapitalisasi sangat besar.

“Dulu sebelum mengurus ESDM saya kira Freeport itu gajah tapi ternyata hanya sapi,” kata Jonan di Universitas Muhammadiyah Malang, Selasa (21/2).

Jonan membandingkan Freeport dengan perusahaan tambang lainnya, Exxon dan Chevron. Kapitalisasi Freeport disebut-sebut hanya USD 20 miliar, jauh di bawah Exxon Mobile yang mencapai USD 355 miliar dan Chevron USD 204 miliar. Dua perusahaan itu mau mengikuti aturan dan tidak rewel seperti Freeport.

Jonan heran karena Freeport rewel padahal royalti dan pajak yang dibayarkan selama 25 tahun hanya sebesar Rp 214 triliun atau Rp 8 triliun per tahun. Menurutnya, pajak yang dibayarkan Freeport tidaklah terlalu besar.

“(Pajak) Freeport hanya Rp 8 triliun. Hanya bayar kewajiban Rp 8 triliun kok rewel,” ujar Jonan.

Baca juga : Menteri Jonan Ubah Aturan Ekspor, Para Investor Mulai Ragu

Jonan juga pernah menyindir Freeport soal kewajiban divestasi saham 51 persen. Mantan Menteri Perhubungan ini berharap, Freeport tidak alergi dengan aturan ini. Sehingga Freeport tetap melanjutkan usahanya dengan baik, sambil merundingkan persyaratan-persyaratan stabilisasi investasi, termasuk perpanjangan izin, yang akan dikoordinasi oleh Ditjen Minerba dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu serta BKPM.

“Saya berharap Freeport tidak alergi dengan adanya ketentuan divestasi hingga 51 persen yang tercantum dalam perjanjian Kontrak Karya yang pertama antara PTFI dan Pemerintah Indonesia, dan juga tercantum dengan tegas dalam PP No 1/2017,” kata Jonan.

Mantan bos PT KAI ini juga tak gentar dengan ancaman Freeport membawa persoalan ini ke arbitrase. Dia menyindir Freeport seolah cari perkara dengan pemerintah jika mengambil langkah membawa persoalan ini ke arbitrase. Dia menanggapi santai namun sekaligus memberi peringatan pada Freeport bahwa pemerintah tidak akan mundur sejengkal pun.

“Begini, kan ini sebenarnya mau berbisnis atau beperkara? Saya kira Freeport itu kan badan usaha, jadi maunya berbisnis. Kalau berbisnis kan pasti ini dirundingkan. Mudah-mudahan mencapai titik temu. Kalau misalnya sampai tidak mencapai titik temu ya memang itu hak masing-masing untuk membawa ke arbitrase. Bukan hanya Freeport loh yang bisa membawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa,” kata Menteri Jonan.
(Muspri-sisidunia.com)