Home » News » Megawati : Banyak Warga Yang Belum Mendapat Haknya Dalam Memilih

Megawati : Banyak Warga Yang Belum Mendapat Haknya Dalam Memilih



Jakarta – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengamati pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang masih menyisakan persoalan. Ia mengaku banyak mendapatkan laporan adanya warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap.

Megawati : Banyak Warga Yang Belum Mendapat Haknya Dalam Memilih

Megawati saat rapat koordinat

Melihat fakta tersebut, Megawati langsung menelepon Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dia berharap hal-hal yang kurang di Pilgub DKI kemarin diperbaiki.

Baca juga : KPU DKI Pastikan Paslon Diberi Waktu Kampanye Jelang Putaran 2

“Hal-hal yang kemarin belum dapat dilakukan dengan baik, maka saya minta, saya bicara langsung melalui telepon kepada Kemendagri soal penanggung jawab pemilu ini sehingga saya ingin mengatakan untuk memperbaiki,” kata Megawati saat membuka rapat koordinasi pemenangan Pilgub DKI putaran kedua di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Kepada kader dan relawan Ahok-Djarot, Mega meminta mereka meningkatkan soliditas menghadapi Pilgub DKI putaran kedua nanti. Salah satunya adalah soal banyaknya warga yang belum terdaftar.

“Banyak sekali warga yang belum mendapat haknya dalam memilih. Dalam hal ini saya instruksikan lakukan protes ke Bawaslu terkait DPT agar secara teknis hak warga negara dapat disalurkan,” kata Mega.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan hak konstitusi warga negara untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu harus sungguh-sungguh dijamin. Menurut dia, tidak boleh ada hal teknis yang menghambat hak konstitusional itu.

“Seperti pukul 1 siang TPS tutup, padahal antrean masih banyak, kertas suara kurang, padahal antusiasme tinggi. Itu kan hambatan-hambatan teknis administratif yang tidak boleh menghilangkan hak warga negara negara untuk memilih,” paparnya.

Menanggapi hal itu, PDIP akan melakukan langkah advokasi guna memperjuangkan hak konstitusi masyarakat untuk menekan permasalahan administratif di putaran kedua nanti. Menurutnya, harus ada kepastian bahwa proses penyelenggaraan pemilu bisa berlangsung jernih.

“Sehingga kami melakukan advokasi, karena ini adalah pendidikan politik yang sangat penting, juga mengimbau agar jangan sampai ada lagi masalah tersebut,” katanya.

(bens – sisidunia.com)