Home » News » Dinilai Tanpa Sumber Referensi yang Jelas, Pengacara Ahok Sebut JPU Berpendapat Sendiri

Dinilai Tanpa Sumber Referensi yang Jelas, Pengacara Ahok Sebut JPU Berpendapat Sendiri



Jakarta – Sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bertempat di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Sidang akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Dinilai Tanpa Sumber Referensi yang Jelas, Pengacara Ahok Sebut JPU Berpendapat Sendiri

Sidang Ahok

Dalam sidang kali ini akan menghadirkan empat saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum (JPU). Ahli yang dihadirkan merupakan ahli agama dari MUI, dua ahli hukum pidana, dan satu ahli Bahasa Indonesia.

Ahli pertama Prof. Dr. Muhammad Amin Suma selaku ahli agama Islam yang melaksanakan tugas menjadi ahli berdasarkan surat tugas dari MUI tanggal 8 November 2016. Selanjutnya, dua ahli hukum pidana adalah Dr. Mudzakkir dan Dr. Abdul Chair Ramadhan. Sementara ahli Bahasa Indonesia yaitu Prof. Mahyuni.

Menurut I Wayan Sihdarta, kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyebut salah satu ahli hukum dari jaksa penuntut umum (JPU), Dr Mudzakkir tidak memiliki referensi jelas saat memberikan keterangan.

Mudzakkir dinilai menjelaskan panjang lebar, tapi tak berkaitan dengan satu sumber.

“Jadi penjelasan tafsiran-tafsiran ahli ini tidak jelas sumbernya dari mana,” kata Wayan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Salah satu pendapat dari Mudzakkir mengenai golongan. Menurut Wayan, Mudzakkir tidak memberikan sumber apa pun dalam menjelaskan soal golongan.

Baca juga : Pakar Hukum Tata Negara Inginkan Ketegasan Pemerintah Menyikapi Status Aktif Basuki

Padahal, ahli perlu menyebutkan tiga sumber lain dalam memberikan keterangan, seperti doktrin, yurispundensi atau Undang-undang.

“Dia penafsiran sendiri. Itu tidak penting bagi kami, bisa saja dia mencetuskan sendiri,” kata Wayan.

Seorang ahli dalam sebuah persidangan harus mampu memberikan keterangan tentang peristiwa pidana secara normatif dan keilmuan. Saksi ahli tidak diperkenankan secara spontan berpendapat atas berdasarkan pendapat sendiri.

“Apalagi tidak berkaitan sumber pidana dan sumber normatif tidak disebutkan,” ujar Wayan.
(Muspri-sisidunia.com)