Home » News » Pakar Hukum Tata Negara Inginkan Ketegasan Pemerintah Menyikapi Status Aktif Basuki

Pakar Hukum Tata Negara Inginkan Ketegasan Pemerintah Menyikapi Status Aktif Basuki



Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menyatakan telah menjawab secara resmi kepada Kementerian Dalam Negeri perihal permintaan fatwa menyangkut status Basuki. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur.

Pakar Hukum Tata Negara Inginkan Ketegasan Pemerintah Menyikapi Status Aktif Basuki

Gubernur DKI Aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

“MA sudah mengirimkan jawaban dari surat permohonan fatwa,” kata Ridwan saat dihubungi tadi malam. Surat jawaban tersebut telah dikirimkan kepada Kemendagri pada pekan lalu.

Kendati demikian, Ridwan tidak bisa menjelaskan lebih lanjut apa isi surat jawaban dari MA kepada Kemendagri itu.

“Isinya apa silahkan ke pihak yang meminta pendapat (Kemendagri),” ucapnya.

Ridwan menjelaskan surat jawaban tersebut merupakan hasil rapat pimpinan MA. Setiap pendapat yang dikeluarkan kepada institusi lain, kata dia, harus dibahas terlebih dahulu oleh pimpinan MA.

Ridwan menambahkan, pendapat MA tersebut tidak mengikat. Artinya, pihak yang mengajukan permohonan boleh mengikuti pendapat tersebut ataupun tidak.

Menyikapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan pemerintah harus tegas dalam menyikapi polemik status pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurutnya, pemerintah cukup ambil saja keputusan yang mereka yakini.

“Apakah pendapat yang diyakini ialah berhentikan sementara atau tidak berhentikan,” terang Refly, tadi malam.

Baca juga : Ahok Kembali Jadi Gubernur, Presiden Jokowi Digugat

Menurut Refly, pemerintah tidak perlu khawatir dengan keputusan yang diambil. Setiap keputusan yang diambil pasti ada konsekuensinya, baik itu konsekuensi hukum maupun politik.

Jika pemerintah tidak memberhentikan Basuki, konsekuensi hukumnya pihak-pihak yang keberatan akan menggugat keputusan pemerintah tersebut. Adapun konsekuensi politiknya, anggota dewan akan mengajukan hak angket.

Menurut Refly, pemerintah tidak perlu takut bila anggota dewan mengajukan hak angket.

“Kalau hak angket, itu bisa apa? Sekarang hak angket tumpul-tumpul saja,” ucapnya.
(Muspri-sisidunia.com)