Home » News » KPUD Banten Belum Memberikan Pernyataan, Kubu Rano Karno Sudah Mendesak Pencoblosan Ulang

KPUD Banten Belum Memberikan Pernyataan, Kubu Rano Karno Sudah Mendesak Pencoblosan Ulang



Banten – Dalam sejumlah hasil hitung cepat, pasangan Wahidin Halim dan Andhika lebih unggul. Namun hingga kini masih belum ada keputusan resmi KPUD Banten soal hasil rekapitulasi Pilgub Banten. Sedangkan kubu Rano Karno dan Embay Mulya Syarif sudah meminta pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Tangerang.

KPUD Banten Belum Memberikan Pernyataan, Kubu Rano Karno Sudah Mendesak Pencoblosan Ulang

Kubu Rano-Embay gelar konferensi pers

Permintaan tersebut bermula dari penemuan tim pemenangan Rano-Embay yang menuding telah terjadi dugaan pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu di Kota Tangerang. Bahkan, pelanggaran tersebut dikatakan bersifat terstruktur, sistematis dan massif.

Ahmad Basarah, Ketua tim pemenangan Rano-Embay mengatakan, terjadi keanehan dalam komposisi kemenangan paslon Wahidin Halim-Andhika Hazrumy di Kota Tangerang.

“Ternyata setelah kami telusuri melalui laporan-laporan saksi kami, tim badan saksi pemenangan, relawan dan tim hukum, kami menemukan jenis-jenis pelanggaran yang diduga adalah tindak pelanggaran pemilu dan atau diduga tindak pelanggaran pidana pemilu,” kata Ahmad Basarah, di posko pemenangan Rano-Embay, Perumahan Modernland, Kota Tangerang, Jumat sore (17/2).

Lanjut Basarah, bukti-bukti pelanggaran tersebut telah dikumpulkan yang menurutnya telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif.

Baca juga : Wapres JK Prediksikan Pilgub Banten Akan Berujung di MK

Atas temuan tersebut, menurut Basarah, pihaknya akan menempuh beberapa hal, di antaranya kemungkinan akan menolak penandatanganan berita acara hasil perhitungan suara di Kota Tangerang.

“Kemungkinan besar kami akan melakukan legal action berupa penolakan berita acara perhitungan suara di kota Tangerang,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak KPU Kota Tangerang untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 13 Kecamatan di Kota Tangerang, serta melaporkan berbagai dugaan pelanggaran tersebut ke Panwaslu Kota Tangerang dan Bawaslu Banten.
(Muspri-sisidunia.com)