Home » News » Sentilan Pengangguran dan TKA dalam Orasi Ilmiah Ketua MPR

Sentilan Pengangguran dan TKA dalam Orasi Ilmiah Ketua MPR



Jakarta – Sebanyak 228 wisudawan dan wisudawati Universitas Al Azhar Indonesia menjalani prosesi wisuda hari ini, Sabtu (18/02/2017). Dalam kesempatan itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan juga memberikan orasi ilmiah terkait wawasan kebangsaan didepan para wisudawan dan wisudawati. Dia berharap Al Azhar Indonesia terus meningkatkan perannya dalam mencetak manusia unggul.

Sentilan Pengangguran dan TKA dalam Orasi Ilmiah Ketua MPR

Ketua MPR, Zulkifli Hasan

Menurutnya, suatu bangsa akan maju bila menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa harus ditopang dengan etika dan budaya.

“Alhamdulillah kita sebagai bangsa yang beruntung. Sehari setelah merdeka sudah memiliki konsensus berbangsa dan bernegara,” ujar Zulkifli di Gedung Manggala Wanabakti, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Meski demikian, Zulkifli menyayangkan konsensus berbangsa dan bernegara serta Pancasila kadang-kadang ditinggalkan. “Kita punya pusaka tapi kita tinggalkan,” katanya seperti dalam keterangan tertulis.

Baca juga : Lebih Dari 20 Organisasi Kepemudaan Lintas Agama Mendeklarasikan Forum Kebangsaan Di Jawa Timur

Akibat yang demikian maka sikap seperti musyawarah dan persatuan semakin melemah. Padahal dengan bersatu masyarakat Indonesia bisa berdaulat dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Bagi Zulkifli, negara harus hadir tanpa kompromi untuk memihak kepada orang lemah, miskin, dan pengangguran. Berpihak pada yang lemah merupakan hal yang disumpahkan saat presiden, kepala daerah, ketua lembaga negara, dan pemimpin, ketika hendak menjabat.

“Kita disumpah untuk setia pada konstitusi,” ucapnya.

Dalam kaitan itu, Zulkifli mengungkapkan fakta, saat ini banyak orang tak bekerja namun anehnya banyak pekerja ilegal datang ke Indonesia. Tenaga ilegal yang bekerja di Indonesia itu rupanya hanya tukang batu dan tenaga kasar lainnya. “Kalau tukang batu di Indonesia banyak,” tutur Zulkifli.

Jika ada pekerja asing yang datang sementara masyarakat Indonesia masih banyak yang menganggur maka hal demikian tak boleh dilakukan. “Bila pemerintah membiarkan hal yang demikian maka ini (berarti) khianat terhadap konstitusi,” ujar Zulkifli.
(Muspri-sisidunia.com)