Home » News » Pekan Depan Presiden Jokowi Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur DKI ?

Pekan Depan Presiden Jokowi Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur DKI ?



Jakarta – Status Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa atas kasus dugaan penistaan agama yang Ahok lakukan di Kepulauan Seribu menuai banyak protes dari masyarakat khususnya yang beragama Islam. Bahkan status Ahok yang kini kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta aktif juga menuai banyak protes dari masyarakat.

Pekan Depan Presiden Jokowi Berhentikan Ahok Sebagai Gubernur DKI ?

Presiden Ketujuh RI, Presiden Jokowi dan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Tak sedikit masyarakat yang meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Ahok sebagai Gubernur Aktif DKI Jakarta. Protes tersebut dikarenakan status Ahok yang kini sedang menjadi terdakwa kasus dugaan penistaan agama.

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga mengaku, berdasarkan informasi dari ring 1 Ahok, pekan depan keputusan presiden (keppres) terkait pemberhentian sementara Ahok selaku gubernur DKI, bakal diterbitkan Jokowi.

“Informasi yang saya peroleh dari ring 1 Ahok malam ini, informasi pencopotan itu bikin Ahok senewen. Ahok nggak terima diperlakukan seperti itu,” kata Rico, Jumat (17/2).

Kembali aktifnya Ahok sendiri mendorong sejumlah fraksi di DPR RI mengajukan hak angket.

Baca juga : Ahok Kembali Jadi Gubernur, Presiden Jokowi Digugat

Sementara lima fraksi di DPRD DKI Jakarta sepakat menolak menggelar rapat dengan Ahok dan jajarannya, lantaran status Ahok yang belum jelas. Apalagi surat pengaktifan Ahok juga belum diterbitkan Kemendagri.

Rico menuturkan, kembali aktifnya Ahok telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai UU tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo harus segera menonaktifkan Ahok lagi terkait status terdakwa kasus dugaan penodaan agama yang kasusnya masih digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Ahok diketahui didakwa dengan dua pasal yang bersifat alternatif. Pasal utama memiliki ancaman hukuman penjara 4 tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki maksimal hukuman 5 tahun.
(Muspri-sisidunia.com)