sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Pilkada Serentak 2017 : Bawaslu Temukan 600 Kasus Politik Uang

Pilkada Serentak 2017 : Bawaslu Temukan 600 Kasus Politik Uang



Jakarta – Pilkada Serentak 2017 dilakukan pada hari Rabu (15/02/2017), sebanyak 101 daerah di Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. DKI Jakarta, Banten, dan Kabupaten Bekasi, termasuk dalam di 101 daerah yang akan memilih kepala daerah untuk lima tahun ke depan.

Pilkada Serentak 2017 : Bawaslu Temukan 600 Kasus Politik Uang

Ilustrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daerah yang menyelenggarakan pilkada terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

Namun sayangnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap ada 600 temuan politik uang selama masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2017 kemarin.

“Banyak sekali. (Ada) di semua daerah 600 temuan,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad di Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Bentuk politik uang yang diungkap sendiri bervariasi. Menurut dia, ada yang diberikan secara langsung namun ada juga yang berbentuk barang.

“Seperti gula pasir, sembako gitu. Dibagikan oleh timses, relawan, ada juga yang orang per orang,” tuturnya.

Baca juga : KPPS Lakukan Jemput Bola Untuk Meminimalkan Berkurangnya Pemilih

Meski demikian, Muhammad mengakui jumlah kasus politik uang yang telah diungkap ini masih sedikit dibanding Pilkada 2015. Hal ini dipengaruhi jumlah daerah peserta pilkada yang jumlahnya lebih sedikit dibanding pilkada sebelumnya.

“Tentu menurun sesuai dengan jumlah wilayah pilkada. Tapi tetap ada temuan, setiap saat ada laporan,” ucap Muhammad.

Sebagaimana diketahui, politik uang sendiri dilarang dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilu. Dalam pilkada larangan politik uang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 huruf (a) hingga (d) yaitu pemberi maupun penerima politik uang bisa dipenjara minimal 36 bulan atau maksimal 72 bulan. Selain itu denda Rp200 juta hingga Rp1 Miliar.

“Kita sedang telusuri apakah by design dari paslonnya atau tidak. Kalau memang kita punya fakta dan terbukti Bawaslu akan menggunakan kewenangannya untuk mendiskualifikasi tanpa pengadilan,” pungkasnya.
(Muspri-sisidunia.com)