sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Posisi Komisaris BUMN Sudah Lama Jadi Incaran Partai Politik

Posisi Komisaris BUMN Sudah Lama Jadi Incaran Partai Politik



Surabaya – Posisi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sejak lama jadi incaran partai politik. Sudah ada peraturan menteri BUMN yang mengatur soal hal ini.

Posisi Komisaris BUMN Sudah Lama Jadi Incaran Partai Politik

Ilustrasi

Setiap ada pergantian pemerintahan, biasanya dilanjut dengan perombakan jajaran direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah.

Pada Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor: PER- 04/MBU/2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, di Pasal VI ayat 4 disebutkan, persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas adalah bukan dari pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.

Namun pada kenyataannya, para calon ini tinggal mengundurkan diri dari partai atau anggota legislatif, sebelum mencalonkan diri. Sehingga sudah memenuhi syarat dalam aturan Kementerian BUMN tersebut.

Selain Permen tersebut, belum ada lagi undang-undang yang secara tegas melarang komisaris BUMN berasal dari partai politik atau tim sukses.

Salah seorang Komisaris BUMN di Surabaya, PT SIER Didik Prasetyono diketahui ikut mendampingi kegiatan dari Walikota Surabaya Tri Rismaharini sebagai jurkamnas PDIP di Pilkada Papua Barat pada 5 Februari 2017. Didik adalah mantan Wakil Ketua DPC PDIP Kota Surabaya dan Tim Sukses Risma-Whisnu pada pilwali Surabaya 2015. Didik sendiri telah mengundurkan dari jabatannya dari pengurus DPC PDIP Kota Surabaya.

Didik Prasetyono ikut mendampingi Risma yang ditunjuk menjadi jurkamnas oleh DPP PDIP dalam agenda politik terkait dengan pemenangan pasangan Dominggus Mandacan dan Muhammad Lakotani. Pasangan ini diusung PDIP, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Amanat Nasional sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat pada pilkada 15 Februari 2017.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Bidang Keuangan Anwar Sadad menegaskan, tidak seharusnya seorang Komisaris BUMN atau BUMD melakukan kegiatan politik. “Ada aturan tegas dan jelas dari Menteri BUMN bahwa pejabat BUMN dilarang berpolitik. Ini karena yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari parpol, seharusnya tidak boleh terlibat lagi dalam kegiatan politik,” tegasnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Rini Soemarno nomor SE-07/MBU/10/2015 tertanggal 30 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Direksi BUMN dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN telah jelas disebutkan larangan berpolitik bagi mereka. SE ini berisi tentang Ketentuan Pencalonan Pejabat dan Karyawan BUMN sebagai Calon Kepala Daerah dan Larangan Penggunaan Sumber Daya BUMN dalam Kegiatan Politik Praktis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Baca juga : Nasdem Adalah Partai Politik Pertama Yang Berikan Dukungannya Untuk Ahok

Isi SE Menteri BUMN itu jelas memuat ketentuan dalam rangka menghadapi pilkada, dengan ini diminta kepada seluruh Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN untuk: Tidak Ikut Serta atau Terlibat dalam Kampanye Pilkada.

PT SIER merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang 50 persen sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Adapun sisanya dimiliki Pemerintah Provinsi Jatim dan Pemerintah Kota Surabaya, masing-masing sebesar 25 persen.

BUMN ini didirikan pada tanggal 28 Februari 1974 di atas lahan sekitar 330 hektare, kawasan industri ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan industri dan lingkungan dan dikelola secara profesional dan baik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas termasuk fasilitas pengolahan air limbah dan kemudahan akses ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda.

PT SIER mengelola 3 kawasan industri : Surabaya Industrial Estate Rungkut, seluas 245 Ha, telah ditempati oleh 267/309 perusahaan/lokasi dengan 21 PMA dan 246 PMDN yang menampung 45.953 tenaga kerja.

Sidoarjo Industrial Estate Berbek, seluas 87 Ha, dan telah ditempati 103/129 perusahaan/lokasi dengan 14 PMA dan 89 PMDN yang menampung 19.183 tenaga kerja.

Pasuruan Industrial Estate Rembang, seluas 563 Ha, sekarang telah terisi seluas 260 ha dengan 87/164 perusahaan/lokasi dengan 45 PMA dan 42 PMDN yang menampung 23.199 tenaga kerja.
(Muspri-sisidunia.com)