Home » News » Tetapkan Kriteria Prioritas, Pemda Mulai Galakkan Program Pemberantasan Kemiskinan

Tetapkan Kriteria Prioritas, Pemda Mulai Galakkan Program Pemberantasan Kemiskinan



Jakarta – Berbagai macam program digulirkan pemda untuk mengentaskan warga dari kemiskinan. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, pemerintah menggelontorkan dana Rp51,4 miliar untuk merehabilitasi 4.777 rumah tidak layak huni selama 2017.

Tetapkan Kriteria Prioritas, Pemda Mulai Galakkan Program Pemberantasan Kemiskinan

Ilustrasi

Dana berasal dari sejumlah sumber. Selain APBD Banjarnegara, ada dana alokasi khusus, APBD Jawa Tengah, anggaran dana desa, dan amil zakat.

“Jumlah bantuan untuk setiap rumah mencapai Rp10 juta. Setiap rumah mendapat bantuan sesuai dengan kriteria prioritas, mulai 1 hingga 3,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banjarnegara Arifin Romli, kemarin.

Kepala Bappeda Banjarnegara, Mulyanto, menambahkan sampai 2015 di Banjarnegara ada 52 ribu lebih rumah tidak layak huni. Rumah-rumah yang harus diprioritaskan karena berkondisi sangat parah berada di 19 desa di enam kecamatan.

Kondisi serupa juga terjadi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Di Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong. Ada 174 kepala keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni. “Karena itu, kami terus mengusulkan program bantuan perbaikan. Tahun ini, dari APBN, kami mendapat bantuan untuk perbaikan 50 rumah yang tersebar di 21 RW,” papar Lurah Dayeuh-luhur, Rosidin.

Baca juga : BPS : Penurunan Kemiskinan Bergerak Lambat

Di Sukabumi, besaran dana bantuan stimulan untuk rumah tidak layak huni bervariasi, antara Rp7,5 juta dan Rp15 juta.

Program berbeda diluncurkan Pemkab Tuban, Jawa Timur. Kemarin, Sekretaris Daerah Budi Wiyana menggulirkan program Kartu Indonesia Sehat Daerah.

Ada 7.246 lembar kartu yang disebar untuk warga. Anggaran untuk mendukung program ini mencapai Rp2 miliar.

“Kartu ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin. Dari 7.246 peserta sudah terealisasi penggunaan kartu untuk 5.120 peserta,” tambah Budi.

Program tersebut disiapkan untuk masyarakat kurang mampu yang belum terkover Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat yang digulirkan pemerintah pusat. Di Tuban, program tersebut menggantikan layanan surat pengantar miskin.
(Muspri-sisidunia.com)