Home » News » Komisi A dan B DPRD Surabaya Bersitegang Terkait Rencana Penurunan Pajak Daerah

Komisi A dan B DPRD Surabaya Bersitegang Terkait Rencana Penurunan Pajak Daerah



Surabaya – Komisi A dan B DPRD Surabaya sempat bersitegang soal rencana penurunan pajak daerah. Komisi A menanyakan usulan komisi B yang menurunkan pajak daerah dalam draf raperda pajak online.

Komisi A dan B DPRD Surabaya Bersitegang Terkait Rencana Penurunan Pajak Daerah

DPRD

Mulanya, pemkot melalui badan pendapatan dan pengelolaan keuangan menyampaikan bahwa penurunan pajak itu berdasar raperda pajak online yang dibahas komisi B.

Namun, anggota Komisi B Baktiono berang dengan tuduhan itu. Dia membantah menurunkan pajak daerah dan meringankan para pengusaha hiburan malam.

“Di raperda pajak online tidak pernah kita membahas tarif,” katanya.

Dia menjelaskan, raperda pajak online hanya sebatas menyiapkan sistem pengawasan agar para wajib pajak tidak punya celah untuk bolos membayar pajak.

Ketua Komisi A Herlina Harsono Njoto menyatakan memiliki bukti bahwa penurunan tarif memang dibeberkan di draf raperda pajak online.

“Kami tidak menuduh, cuma mempertanyakan, kenapa beban pajak kok diturunkan,” katanya.

Menurut Herlina, wajar jika pemkot menyebut komisi B sebagai perencana penurunan pajak.

“Berarti penurunan pajak juga usul mereka (komisi B, Red),” jelasnya.

Baca juga : FPI Minta Pemkot Surabaya Segera Tuntaskan Raperda Minuman Beralkhol

Seperti yang diketahui, rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Raperda) No 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mulai dibahas DPRD Kota Surabaya. Masalah bermula ketikda dalam pembahasan itu, Pansus yang dipegang oleh Komisi A akan mempertanyakan penghapusan pajak hiburan golf kepada Pemkot Surabaya.

Ketua Pansus Pajak Daerah Herlina Harsono Nyoto mengatakan, DPRD akan mempertanyakan draf yang ada dalam isi raperda terkait penghapusan pajak hiburan golf. Herlina menilai, seharusnya Pemkot Surabaya melakukan optimalisasi pajak daerah, bukan melakukan penghapusan.

“Kamis (5/1/2017) depan kami akan panggil SKPD terkait untuk pembahasan soal draf ini. Nanti yang akan kita tanyakan, kenapa pajak hiburan golf dihapus,” kata Herlina, Selasa (3/1/2017).

Selain mengundang Pemkot Surabaya, pansus juga mengajak bicara stakeholder wajib pajak yang terkait dengan raperda perubahan pajak daerah ini.
Harapannya, dapat menampung aspirasi dari yang bekepentingan dalam pemungutan pajak di Surabaya.
(Muspri-sisidunia.com)