Home » Ekonomi & Bisnis » Jokowi Membuat Rencana Strategis Untuk Meningkatkan Pemerataan Ekonomi

Jokowi Membuat Rencana Strategis Untuk Meningkatkan Pemerataan Ekonomi



Bogor – Pemerataan dan upaya menekan kesenjangan ekonomi menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam dua bulan terakhir ini, Presiden Jokowi telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk membuat rencana strategis meningkatkan pemerataan ekonomi.

Jokowi Membuat Rencana Strategis Untuk Meningkatkan Pemerataan Ekonomi

Presiden Jokowi (kedua dari kanan), berbincang dengan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan),dan juga Menko Perekonomian Darmin Nasution, beserta Menkopolhukam Wiranto saat pengarahan Tax Amnesty

Usai menggelar rapat terbatas tentang kebijakan ekonomi berkeadilan, Darmin menyebutkan, ada 10 kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah. “Ini tidak harus dilaksanakan sekaligus. Bisa kami pilih beberapa dulu,” katanya di Istana Bogor, Selasa, 31 Januari 2017.

Ke-10 kebijakan itu ialah reformasi agraria, penyediaan lahan untuk pertanian, perkebunan. Lalu perumahan untuk warga miskin perkotaan, rumput laut untuk nelayan, pengembangan UMKM. Kemudian pengaturan pedagang tradisional dengan toko retail, pelatihan vokasional, dan penerapan pajak progresif bagi pemilik tanah lebih dari satu lahan. Terakhir, pengeluaran APBN untuk program padat karya.

Dalam hal reformasi agraria misalnya. Darmin menjelaskan kebijakan itu sebenarnya sudah diatur dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Namun, realisasinya belum berjalan sistematis. Ke depan, pemerintah tidak hanya akan memberikan kesempatan yang sama kepada warga atau petani tapi juga pemberian modal.

Baca juga : Susilo Bambang Yudhoyono Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Hanya Beretorika Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim

Pemberian modal tidak diberikan serampangan. Darmin menuturkan petani yang tidak punya lahan (lahannya kecil) saja yang akan diprioritaskan mendapatkan bantuan modal. Selain itu, pemberian modal juga akan diberikan kepada kelompok petani.

Pemerintah, lanjut Darmin, sudah melakukan deregulasi dan fokus mengembangkan infrastruktur. Meski demikian, upaya menekan kesenjangan ekonomi perlu dilakukan.

Dalam pertemuan World Economic Forum, Menteri Darmin menyebut ketimpangan ekonomi sedang terjadi di dunia. Agar tidak makin melebar, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. “Pemerintah betul-betul mempersiapkan diri menghadapai semua itu (kesenjangan),” ucap mantan Gubernur Bank Indonesia itu.
(Muspri-sisidunia.com)