Home » News » Polisi Temukan Stempel Kemendag dan Kementan Di Kantor Penyuap Patrialis

Polisi Temukan Stempel Kemendag dan Kementan Di Kantor Penyuap Patrialis



Jakarta – Basuki Hariman, pengusaha impor daging yang diduga menyuap Hakim MK Patrialis Akbar membantah temuan stempel Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian di kantornya.

Polisi Temukan Stempel Kemendag dan Kementan Di Kantor Penyuap Patrialis

Penyuap Patrialis, Basuki Hariman

Stempel tersebut ditemukan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah PT Sumber Laut Perkasa (SLP) di Sunter, Jakarta Utara pada Jumat 27 Januari.

“Stempel apa tuh saya enggak tahu. Enggak tahu kalau itu,” kata Basuki usai diperiksa delapan jam di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Basuki menuturkan, pihaknya selalu mengikuti prosedur perizinan lewat Kementan dan Kemendag, khususnya selama menjalankan bisnis impor sapi. Dia menyebut, pemalsuan stempel kementerian terkait bisa saja dilakukan anak buahnya.

“Kita ada kuota izin resmi. Bisa saja orang lain lakukan itu. Yang jelas saya enggak pernah. Itu ada di bagian lapangan. Ada anak buah saya di lapangan,” tutur Basuki.

Sebelumnya, KPK menemukan 28 stempel bertuliskan nama instansi kementerian Indonesia dan organisasi pengekspor daging dunia di kantor milik Basuki. Dua di antaranya, bertuliskan Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Pertanian.

Sementara puluhan lainnya tertulis dalam bahasa Inggris, seperti Australian Halal Food Service, Islamic Coordinating Council of Victoria. Kebanyakan berasal dari negara Australia, Tiongkok, Kanada dan Queensland. Stempel tersebut diduga dipalsukan buat memuluskan proses impor daging sapi ke Indonesia.

Baca juga : KPK Beberkan Sejumlah Bukti Terkait Kasus Suap Patrialis Akbar

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap kepada hakim MK terkait judicial review Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Empat orang tersebut adalah hakim MK Patrialis Akbar dan tiga pihak swasta Kamaludin; Basuki Hariman selaku pengusaha impor daging; dan Ng Fenny selaku sekretaris Basuki.

Basuki sebagai pengusaha impor daging sapi diduga menyuap Patrialis melalui Kamaludin selaku temannya sebagai perantara. Suap ini diberikan agar MK mengabulkan judicial review terhadap UU tersebut.

Mantan politikus PAN itu dijanjikan fee sebesar 200 ribu dolar Singapura buat memuluskan keinginan Basuki. Fulus sudah diberikan secara bertahap sebanyak tiga kali.

KPK juga mengamankan sejumlah dokumen pembukuan dari perusahaan, voucher pembelian mata uang asing dan draft perkara bernomor 129/puu-xiii/2015.

Patrialis dan Kamaludin diduga sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Basuki dan Fenny diduga sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.
(Muspri-sisidunia.com)