Home » News » Diduga Lakukan Korupsi Lintas Negara, KPK Diminta Telusuri Aset Mantan Dirut PT Garuda Indonesia

Diduga Lakukan Korupsi Lintas Negara, KPK Diminta Telusuri Aset Mantan Dirut PT Garuda Indonesia



Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengungkap penyamaran aset dan para pihak lain yang terlibat suap mantan Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Itu patut dilakukan supaya penanganan perkara korupsi lintas negara bisa menimbulkan efek jera.

Diduga Lakukan Korupsi Lintas Negara, KPK Diminta Telusuri Aset Mantan Dirut PT Garuda Indonesia

Mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar

Hal itu dipaparkan ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU) Universitas Trisakti Yenti Garnasih. Menurutnya, pelaku korupsi kerap menutupi kejahatannya dengan penyamaran hasil korupsi ke dalam bentuk barang atau lainnya. Karena itu, KPK harus mengungkap TPPU untuk tersangka penerima suap yang saat ini baru terungkap Rp52 miliar itu supaya penanganan korupsi lebih signifikan. Apalagi, perkara suap itu diduga dilakukan berkali-kali pada 2004-2015.

“KPK harus telusuri bagaimana pemberian suap itu, apakah cash atau transfer dan setelah itu uang suap yang diterima dikemanakan, dan untuk apa, itulah TPPU-nya. Jadi KPK harus segera sangkakan TPPU. Tidak boleh ditunda seharusnya, sidik sekaligus,” ujar Yenti.

Mantan anggota pansel KPK jilid IV itu juga mendesak KPK memaksimalkan pengungkapan TPPU dengan menelusuri seluruh aset hasil suap yang diterima Emirsyah supaya bisa dikembalikan ke negara, kemudian menjerat seluruh pihak yang terlibat dalam modus korupsi yang jarang terungkap ini.

Yenti menilai Emirsyah cerdik dalam menjalankan aksi menerima suap dari Rolls-Royce atas pengadaan mesin pesawat karena berupaya menghindari pengawasan KPK atau PPATK. Menerima suap di Singapura menunjukkan bahwa Emirsyah lihai menjalankan modus operandinya.

Baca juga : KPK Menerima Data Baru Dugaan Korupsi Proyek Listrik Mangkrak di Era SBY

Menurut peneliti senior Indonesia Cooruption Watch Febri Hendri, KPK harus fokus pada perkara Emirsyah karena melibatkan perusahaan asing. Modus yang dilakukan Emirsyah harus menjadi cermin untuk pemberantasan korupsi di BUMN dan institusi negara.

“Korupsi BUMN banyak terjadi karena BUMN mengelola bisnis dengan nilai besar. Banyak pelaku korupsi BUMN yang belum berhasil seperti di BUMN energi dan pertambangan,” kata dia.
(Muspri-sisidunia.com)