Home » News » Wakil Presiden Menanggapi Cuitan SBY Terkait Kondisi Negara RI Saat Ini

Wakil Presiden Menanggapi Cuitan SBY Terkait Kondisi Negara RI Saat Ini



Jakarta – Wakil Presiden M. Jusuf Kalla menegaskan cuitan melalui Twitter yang disampaikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan pendapat pribadi yang harus dihormati dan bukan untuk sependapat atau tidak.

Wakil Presiden Menanggapi Cuitan SBY Terkait Kondisi Negara RI Saat Ini

Wakil Presiden Jusuf Kalla

“Twitter itu sifatnya pendapat pribadi. Ya, silakan saja. Bukan untuk sependapat atau tidak,” kata Wapres M Jusuf Kalla di Makasar, Sulawesi Selatan, Minggu (22/1/2017), seperti dilansir dari Antara.

Melalui akun twitternya, SBY mengeluhkan soal merajalelanya kabar bohong atau hoax.

“Ya Allah, Tuhan YME. Negara kok jadi begini. Juru fitnah & penyebar “hoax” berkuasa & merajalela. Kapan rakyat & yg lemah menang? *SBY*,” tulis SBY di akun @SBYudhoyono, Jumat 20 Januari 2017.

Twit yang di-posting sekitar pukul 14.00 WIB itu hingga pukul 16.55 WIB sudah di retweets sebanyak 2.765. Twit tersebut juga meraih likes sebanyak 1.931 dan dikomentari oleh 1.600-an pengguna twitter.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla menegaskan bahwa siapa saja boleh menyampaikan pendapat pribadinya selama tidak melanggar perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pendapat siapa pun harus dihormati.

Wapres mengaku tidak masalah dengan apa yang disampaikan oleh SBY tersebut.

“Tidak apa-apa, kita terima sebagai masukan,” kata Wapres.

Baca juga : SBY Curhat di Medsos, Sekretaris Hanura : “Hormati Posisi Jokowi”

Presiden Jokowi kini tengah menggodok kebijakan untuk menanggulangi hoax. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkap, tiga cara itu yakni melibatkan perusahaan media sosial dalam menghapus konten negatif, penerapan denda bagi perusahaan, dan menyiapkan literasi tentang penggunaan media sosial.

Menurut Teten, keterlibatan perusahaan media sosial dalam melakukan pengawasan sangat penting. Setiap perwakilan perusahaan media sosial bergabung bersama pemerintah dalam satu satgas. Pemerintah berhak meminta media sosial menghapus semua konten bohong yang muncul dalam 24 jam.

Selain itu, dipertimbangkan juga menjatuhkan denda bagi perusahaan yang membiarkan konten negatif terus muncul tanpa filter. Terakhir, kementerian harus menyiapkan fungsi literasi tentang media sosial. Literasi ini harus mulai dijalankan melalui berbagai pendidikan.

“Fungsi literasi tentang medsos oleh kementerian, kepada masyarakat lewat pendidikan. Kan ada anak muda yang itu perlu memahami bagaimana media sosial,” tambah Teten.

Jurus-jurus ini telah dibicarakan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Opsi ini secara teknis akan dibahas kembali di tingkat menteri yang dipimpin Menko Polhukam.
(Muspri-sisidunia.com)