Home » News » Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Ingatkan Aturan Berkampanye Termasuk Bahan Yang Digunakan

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Ingatkan Aturan Berkampanye Termasuk Bahan Yang Digunakan



Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Masykurudin Hafidz mengatakan bahan kampanye yang terpasang di tempat umum dan pribadi, adalah sarana komunikasi untuk menaikkan elektabilitas.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Ingatkan Aturan Berkampanye Termasuk Bahan Yang Digunakan

Cagub dan Cawagub DKI 2017

Meski demikian, ia mengingatkan, pemasangan spanduk dan poster di setiap sudut lingkungan warga dan stiker yang ditempel di tempat-tempat tertentu tersebut adalah bahan-bahan kampanye yang harus tetap dipertangungjawabkan keberadaannya.

Termasuk, bahan-bahan kampanye yang dibuat oleh pasangan calon, tim sukses ataupun pihak lain wajib dilaporkan kepada KPU.

“Pelaporan terutama menyangkut berapa banyak bahan kampanye tersebut diproduksi dan berapa biaya yang dikeluarkan. Jika barang tersebut merupakan sumbangan dari perseorangan ataupun perusahaan maka nilainya harus di bawah ketentuan,” kata Masykurudin dalam pesan singkatnya, Minggu 8 Januari 2017, seperti dilansir dari VIVA.co.id.

Karena itu kata Masykurudin, semestinya tidak ada bahan kampanye yang bertebaran dan dipasang di tempat publik tersebar begitu saja tetapi tidak ada yang bertanggung jawab.

“Bahan kampanye tersebut bukan barang yang jatuh dari langit dan tiba-tiba menempel di tiang listrik. Pasti ada pihak yang membuat dan memasangnya dengan maksud kampanye yang cukup jelas,” ungkap dia.

Apalagi, ketentuan akan adanya bahan kampanye yang dipasang wajib disampaikan dalam laporan dana kampanye. Jika pasangan calon tidak transparan dalam melaporkan biaya bahan kampanye tersebut maka ketentuan pidana sudah menanti.

Baca juga : Inilah 4 Poin Deklarasi Kampanye Damai Yang Ditandatangani Paslon Pilkada DKI 2017

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ayat 7 menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua bulan dan paling lama 12 bulan dan atau denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak sepuluh juta rupiah.

“Maka sebaiknya pasangan calon melakukan pendataan terhadap siapa saja yang terlibat dalam pembuatan sekaligus pembiayaan stiker, spanduk dan baliho yang terpasang disetiap sudut kampung dan dengan cermat menghitungnya untuk dilaporkan dalam dana kampanye nanti. Jika tidak, hukuman penjara menanti,” kata dia.
(Muspri-sisidunia.com)