Home » News » Marak Kasus Jual Beli Jabatan, Ini Kata Plt Gubernur DKI

Marak Kasus Jual Beli Jabatan, Ini Kata Plt Gubernur DKI



Jakarta – Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, menegaskan tidak ada jual beli jabatan dalam rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. “Dalam waktu 1×24 jam akan saya cabut SK-nya kalau ada transaksional jabatan,” kata Sumarsono di silang selatan Monas pada Selasa, 3 Januari 2017.

Marak Kasus Jual Beli Jabatan, Ini Kata Plt Gubernur DKI

Plt Gubernur DKI Soni Sumarsono (kiri) bersama Ketua KPUD DKI

Sumarsono menjelaskan, proses pengukuhan dan pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov DKI diawali sejak bulan September lalu.”Proses diawali dengan pengajuan draft Perda oleh Gubernur petahana yaitu kepada DPRD pada September. Sebagai pelaksana tugas Gubernur adalah melanjutkan apa yang telah diawali oleh Gubernur petahana,” kata Sumarsono.

Hari ini, Plt Gubernur DKI melantik dan mengukuhkan sebanyak 5038 pejabat yang mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama, adminstrator dan pengawas di lingkungan Pemprov DKI. Sebanyak 3561 pejabat eselon II, III, dan IV dilakukan pengukuhan, 1477 jabatan dilakukan pelantikan, 846 jabatan terjadi demosi dan sebanyak 133 pejabat yang memasuki masa pensiun.

Sumarsono mengatakan, dalam pengukuhan dan pelantikan itu terdapat efisiensi 952 jabatan atau dalam persentasi 15,87 persen dari total jabatan sebelumnya yang mampu menghemat anggaran birokrasi sebesar Rp134 miliar per tahun.

Dalam hal perampingan itu, lanjut Sumarsono, merupakan konsekuensi yang tidak hanya terjadi di Jakarta melainkan juga seluruh Indonesia karena penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Baca juga : Plt Gubernur DKI Klaim Tak Ada Lagi Pungli di Jakarta

“Namanya perampingan pasti ada yang diturunkan terutama eselon IV dari yang menjabat menjadi tidak menjabat. Tetapi menjabat sesungguhnya, jabatan fungsional dan administrasi.”
(Muspri-sisidunia.com)