Home » News » Abbott Tak Ingin Australia Berikan Bantuan Ratusan Milyar Lagi Ke Palestina

Abbott Tak Ingin Australia Berikan Bantuan Ratusan Milyar Lagi Ke Palestina



Jakarta – Mantan perdana menteri Australia, Tony Abbott meminta negaranya untuk menghentikan dana bantuan sebesar USD 40 juta atau setara Rp 541 miliar per tahun kepada Otoritas Palestina. Menurut Abbott, mereka menyalurkannya kepada teroris dan keluarganya.

Abbot Tak Ingin Australia Berikan Bantuan Ratusan Milyar Lagi Ke Palestina

Tony Abbott

Dia juga meminta pemerintah Australia untuk memindahkan lokasi kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem jika Amerika Serikat melakukan hal serupa. Komentar-komentar tersebut dibuatnya dalam kolom opini The Spectator Magazine yang terbit hari ini.

Baca juga : Kecelakaan Kapal Zahro Express, Agus Kritik Standard Keamanan Transportasi Laut

Program bantuan Australia untuk Palestina yang bernilai lebih dari USD 40 juta setahun diberikan melalui badan PBB dan beberapa organisasi bantuan lain.

Uang itu diperuntukkan untuk membiayai sejumlah proyek di Palestina seperti layanan kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi bagi pengungsi Palestina.

Tahun lalu, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan menghentikan dana bantuan kepada program World Vision di Palestina karena terdapat dugaan bahwa kepala bantuan di Gaza menyalurkan uang jutaan dolar kepada Hamas.

World Vision membantah tuduhan yang akan diselesaikan secara hukum tersebut.

Abbott juga mengatakan, Australia dapat menunjukkan dukungannya kepada Israel dengan mengikuti langkah pemerintahan Donald Trump yang ingin memindahkan Kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Abbott diketahui baru kembali dari Timur Tengah untuk menghadiri Dialog Inggris-Israel-Australia di Yerusalem.

Pemimpin oposisi Autralia Chris Bowen mengatakan, bantuan ke Gaza dan Tepi Barat sangat penting untuk mencegah ekstremisme dan merupakan langkah untuk mempromosikan perdamaian di Timteng.

“Abbott jelas menggunakan hal ini untuk merusak citra (PM) Malcolm Turnbull dan berkampanye untuk merebut kembali kepemimpinan dengan menarik dukungan dari orang-orang garis keras Partai Liberal,” kata Bowen.

Dia mengatakan, meski demikian, program bantuan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta harus menjangkau orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. (bens – sisidunia.com)