Home » News » Plt Gubernur DKI Klaim Tak Ada Lagi Pungli di Jakarta

Plt Gubernur DKI Klaim Tak Ada Lagi Pungli di Jakarta



Jakarta – Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengaku bahagia karena tidak ada indikasi pungutan liar (pungli) pada sektor pelayanan publik di Jakarta. Menurutnya pelayanan publik gratis juga menjadi indikator baiknya suatu pelayanan publik.

Plt Gubernur DKI Klaim Tak Ada Lagi Pungli di Jakarta

“Yang saya bahagia, tidak satupun mengindikasikan ada pungutan liar maupun membayar. Ujung dari pelayanan publik yang memuaskan secara kualitas substansi pelayanan juga biayanya gratis,” kata Sumarsono di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jalan H Dogol, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (30/12/2016).

Baca juga : Sylviana Murni Yakin Suaminya Akan Kooperatif Dengan Polisi

Sumarsono menjelaskan tinjauannya ke pelayanan publik bukan karena ada laporan dari masyarakat yang merasa kurang dilayani. Ia hanya ingin memastikan pelayanan publik yang baik akan menjadi cerminan menuju Jakarta baru.

“Pelayanan publik itu kan proses perizinan, kesehatan, sekolah, pemerintahan itu terpadu. Jadi saya datang bukan karena pelayanannya berkurang. Saya ingin memastikan sudah ada perubahan menuju Jakarta baru dari segi layanan publik,” jelasnya.

Ia memberi contoh perubahan dalam pelayanan kesehatan. Saat ini puskesmas tidak hanya melayani pasien yang berasa dari daerah tersebut.

“Darimana pun penduduknya kalau masuk ke sini dilayani. Itukan bagian dari komitmen kita namanya pelayanan kesehatan terintegrasi. Jadi tidak mengenal dia wilayahnya mana dan ini bagus karena pelayanan kesehatan tidak mengenal batas-batas administrasi,” ungkap Sumarsono.

Sumarsono juga membantah menurunnya jumlah masyarakat yang menggunakan pelayanan publik pasca-Ahok cuti. Menurutnya laporan yang sering diterima adalah permintaan untuk mempercepat pengurusan perizinan, terutama izin mendirikan bangunan.

“Saya tidak pernah mendapat laporan tentang hal itu, tidak ada juga laporan langsung di Balai Kota tentang hal itu. Yang mereka minta selama ini supaya masalah yang lama bisa diselesaikan dengan cepat di PTSP. Itu tidak cepat karena kita hati-hati membuat keputusan. Harus memenuhi syarat dan peruntukan serta tata ruangnya,” pungkasnya.

(bens – sisidunia.com)