Home » News » Anggota DPRD Punya Alasan Ajukan Legalitas Poligami di Pamekasan

Anggota DPRD Punya Alasan Ajukan Legalitas Poligami di Pamekasan



Pamekasan – Kengototan DPRD Pamekasan untuk melegalkan poligami lewat peraturan daerah (perda), rupanya tidak hanya berlandaskan pada alasan merebaknya pelacuran. Tapi, karena memang jumlah kaum perempuan lebih besar dibanding laki-laki.

Anggota DPRD Punya Alasan Ajukan Legalitas Poligami di Pamekasan

Berdasarkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan, jumlah perempuan mencapai 425.400 jiwa. Sementara laki-laki, hanya berjumlah 402.000.

“Dengan begitu, stok kaum perempuan lebih banyak 23.400 jiwa. Ini bisa jadi pijakan untuk melegalkan poligami,” terang Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik.

Dominasi kaum hawa terhadap kaum adam di Kota Gerbang Salam nyaris merata di 13 kecamatan. Hanya Kecamatan Palengaan yang jumlah kaum lelaki (43.285 jiwa) kalah ke kaum perempuan (45.330). Daerah di ujung barat Pamekasan tersebut, kaum perempuan lebih banyak 2.045 jiwa dibanding lelakinya.

Dalam pengamatan wakil rakyat yang terhormat, banyak warga Pamekasan yang beristri lebih satu atau poligami. Tetapi mereka menikah secara siri atau tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA).

“Daripada sembunyi-sembunyi, mending terang-terangan saja. Di samping itu, di daerah kita mulai marak praktik prostitusi baik yang terang-teranganan maupun terselubung,” tandasnya.

Baca juga : Heboh, Beredar Surat Syarat Poligami di Malang

Untuk diketahui, untuk urusan poligami, sebenarnya sudah ada payung hukumnya. Yaitu, UU 74 KHI yang sudah legal. Prosedurnya, surat izin diproses di Pengadilan Agama (PA) dan dibawa ke KUA.
(Muspri-sisidunia.com)