Home » News » Gaji Sopir Untuk Anggota DPRD DKI Tak Disetujui Mendagri

Gaji Sopir Untuk Anggota DPRD DKI Tak Disetujui Mendagri



Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2017 pascaditetapkan pada 19 Desember 2016 lalu. Ada beberapa program yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dicoret oleh Kemdagri dari hasil evaluasi tersebut, di antaranya adalah gaji sopir anggota dewan dan renovasi kolam gedung DPRD.

Gaji Sopir Untuk Anggota DPRD DKI Tak Disetujui Mendagri

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menanggapi hal tersebut, ia mengatakan Kemdagri memang memiliki standar untuk menilai sebuah anggaran demi penyelenggaran pemerintahan yang lebih baik, apakah anggaran tersebut boleh atau tidak, melanggar atau tidak.

Baca juga : Polisikan Habib Rizieq, PMKRI Tak Akan Membuat Aksi Tandingan 212

“Kalau dicoret Kemdagri, itu berarti ada sesuatu yang salah. Kami terima coretan itu dan tidak kami anggarkan lagi. Kalau itu dievaluasi untuk sopir anggota DPRD tidak boleh, karena aturannya memang tidak ada, ya itu dihilangkan,” ujar Sumarsono di Balai Kota, Rabu (28/12).

Ia juga mengatakan, apa yang dikoreksi Kemdagri ini, baik gaji sopir anggota dewan maupun kolam di taman Gedung DPRD, plafonnya merupakan milik Sekretaris Dewan (Sekwan) DKI dan program apa pun yang dianggarkan merupakan kewenangan mereka sehingga tidak memerlukan arahan gubernur. Renovasi kolam itu sendiri, katanya, memang dikarenakan kondisi taman dan kolam yang sudah mulai rusak, hanya saja Kemdagri melihat anggaran untuk renovasi itu terlalu besar sehingga dikurangi.

“Program yang lainnya sudah sesuai dengan koridor. Peningkatan fasilitas yang lalu mengacu pada keputusan gubernur untuk kenaikan insentif, termasuk perjalanan anggota DPRD, keputusan dari gubernur petahana, sebagai pelaksana tugas saya melaksanakan apa yang telah dilakukan petahana,” katanya.

Koreksi dari Kemdagri terjadi karena tidak ada pembahasan kembali dengan DPRD. Pihaknya tinggal melakukan rapat pimpinan (rapim) saja antara Tim Percepatan Anggaran Daerah (TAPD) untuk menyempurnakannya.

Sumarsono mengatakan pihaknya tidak mengetahui persis mana saja yang dicoret untuk program lainnya, terutama program infrastruktur. Namun yang pasti, pencoretan program rencana kerja yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sah-sah saja dilakukan. APBD DKI Jakarta 2017 sendiri sudah disahkan senilai Rp 70,1 triliun. (bens – sisidunia.com)