Home » News » Dinilai Dapat Mengganggu Keamanan Nasional, Presiden Jokowi Diminta Cabut Kebijakan Bebas Visanya

Dinilai Dapat Mengganggu Keamanan Nasional, Presiden Jokowi Diminta Cabut Kebijakan Bebas Visanya



Jakarta – Presiden Joko Widodo diminta mengevaluasi Peraturan Presiden (Perpres) 21/2016 terkait kebijakan bebas visa bagi 169 negara.

Dinilai Dapat Mengganggu Keamanan Nasional, Presiden Jokowi Diminta Cabut Kebijakan Bebas Visanya

Perpres tersebut dinilai membuka celah gangguan keamanan di dalam negeri. Khususnya negara seperti Tiongkok.

Hal tersebut diungkapkan analis ekonomi dan politik dari Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga.

Menurutnya, pemberian bebas visa khususnya bagi warga asal Tiongkok lebih besar mudharat daripada manfaatnya. Untuk itu pemberian visa tersebut harus dibatalkan.

“Mereka (warg Tiongkok) mulai masuk ke sektor-sektor riil dalam masyarakat seperti sektor pangan, ekonomi, sosial dan politik,” ujar Andy, Senin (19/12).

Sektor pangan dapat dilihat dengan menjamurnya serbuan produk makanan ke Indonesia. Serta ditemukannya bibit tanaman yang beracun baru-baru ini di Bogor.

“Selain itu “ekspor narkoba” yang data kami himpun ada puluhan ton sabu dan narkoba diseludupkan dalam pipa asal Tiongkok. Ini diduga merupakan bagian silent intelligence yang ingin merusak mental dan kepribadian warga negara Indonesia khususnya generasi muda,” sebut Andy.

Lanjut dia, kebijakan investasi Tiongkok dengan mengusung banyaknya pekerja mereka yang notabene unskill dapat mengancam keberadaan pekerja-pekerja pribumi.

“Keberadaan pekerja illegal asal Tiongkok tersebut ditengarai dapat mengancam keberadaan sosial budaya di masyarakat kita,” lanjutnya.

Andy menambahkan, dari sisi politik, bisa saja mereka masuk dikarenakan pemerintah saat ini memberikan kelonggaran bagi keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing di Indonesia.

“Kami memprediksi Tiongkok akan mendirikan lembaga swadaya masyarakat di Indonesia yang bertujuan menginfiltrasi politik generasi muda dengan ideologi politik Tiongkok,” imbuhnya.

Baca juga : 4 WN China Sedang Bertani Cabai di Kabupaten Bogor Diringkus Imigrasi

Terakhir, dia mengimbau agar Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi dan meninjau ulang bebas visa asal Tiongkok, karena lebih besar mudharatnya.

“Operasi senyap intelijen yang bisa saja dilakukan oleh pemerintah Tiongkok di Indonesia agar dapat segera diatasi, agar bangsa ini dapat diselematkan dari serbuan produk tanaman yang beracun, tenaga kerja illegal yang sebagian besar unskill dan serbuan narkoba dari negeri Tiongkok tersebut ke Indonesia,” tukas Andy.
(Muspri-sisidunia.com)