Home » News » MUI Keluarkan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016, Ini Tanggapan Pihak Istana Kepresidenan

MUI Keluarkan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016, Ini Tanggapan Pihak Istana Kepresidenan



Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016 yang isinya melarang muslim menggunakan atribut Natal. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa fatwa MUI itu bukanlah hukum positif atau hukum yang berlaku.

MUI Keluarkan Fatwa Nomor 56 Tahun 2016, Ini Tanggapan Pihak Istana Kepresidenan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan yang dilakukan Kapolres Bekasi Kombes Umar Surya Fana dan Kapolres Kulonprogo AKBP Nanang Djunaedi membuat surat edaran terkait fatwa MUI mengharamkan pemakaian atribut nonmuslim, merupakan sesuatu yang berlebihan.

“Apa yang dilakukan oleh kapolres di Bekasi maupun di Kulonprogo kalau enggak salah, yang kemudian menyikapi secara berlebihan, karena memang fatwa MUI itu bukan hukum positif,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2016).

“Hukum positif kita adalah UU, PP, Perpres, Kepmen dan seterusnya, termasuk keputusan Kapolri sendiri. Sehingga dengan demikian, itulah yang menjadi pegangan,” sambung Pramono.

Pramono menambahkan, Presiden Jokowi telah menegaskan agar Polri selalu berpegang pada hukum yang berlaku.

“Presiden telah memberikan arahan untuk Polri selalu berprinsip berpegang pada hukum yang berlaku. Karena hukum yang berlaku itulah yang menjadi landasan untuk Polri mengambil sikap,” tegasnya.

Baca juga : Lakukan Sweeping Di Sejumlah Mal, Menko Polhukam: Ormas Tidak Boleh Sweeping

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat HM Baharun menyatakan pelaksanaan fatwa MUI hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut menurutnya merupakan perwujudan kerja sama antara ulama dan pemerintah secara konkret.

“Tidak dibenarkan secara hukum melakukan eksekusi fatwa dengan sweeping dan sebagainya di luar kewenangan penegak hukum sah yang dalam konteks ini adalah merupakan hak polisi,” ujar Baharun.
(Muspri-sisidunia.com)